Jadi Indikator Penetapan UMP
SAMARINDA – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari asosiasi pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah atau yang dikenal dengan istilah tripartite, masih dilakukan.
Saat ini, UMP Kaltim tahun 2013 sebesar Rp1.752.073 sedangkan berdasarkan hasil survey BPS Kaltim, besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) provinsi sebesar Rp1.886.315.
Angka KHL Kaltim ini sama dengan angka KHL Kota Samarinda yang paling terendah dari 14 kabupaten lainnya. Sedangkan KHL tertinggi di Kaltim sebesar Rp2.895.827 berada di Kabupaten Malinau.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Achmad Zaini menjelaskan untuk menengahi tarik ulur pengupahan, biasanya pemerintah mengambil peran dengan mengajukan pertimbangan angka inflasi tahun kalender selama setahun.
“Angka inflasi ini dapat menjadi acuan UMP karena inflasi adalah indikator kenaikan harga dan daya beli masyarakat setiap bulan selama satu tahun,” jelasnya.
Selain inflasi, indikator lainnya adalah pertumbuhan ekonomi dan Product Domestic Regional Bruto atau PDRB. Kedua indikator ini dapat mengukur pertumbuhan dan kemampuan perusahaan dalam berusaha.
Hingga bulan September, angka inflasi tahun kalender Januari-September berada pada angka 9,00 persen dan diperkirakan hingga akhir tahun tidak lebih dari 10 persen.
Untuk penetapan angka KHL, piak BPS melakukan survey terhadap 60 komponen konsumsi rumahtangga berupa pangan, sandang dan perumahan dan berlaku untuk pekerja dengan ststus bujangan. Sedangkan pekerja dengan status berkeluarga, akan mendapatkan tunjangan dan insentif lainnya seperti tunjangan keluarga, tunjangan masa kerja dan lain-lain.
“Kita berharap tidak ada tarik ulur upah yang begitu tinggi perbedaanya antara perusahaan dan pekerja, sehingga perekonomian dan PDRB dapat terus tumbuh dengan kondusif,” harapnya.(yul/hmsprov)
19 November 2014 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
23 September 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
24 November 2015 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
25 April 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
08 Agustus 2018 Jam 18:58:50
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
08 September 2017 Jam 07:31:15
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
12 Agustus 2018 Jam 19:00:27
Penanggulangan Bencana
12 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
10 September 2020 Jam 10:23:06
Kesehatan
26 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 Januari 2016 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika