Infrastruktur dan Lingkungan Prioritas Utama

05 April 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1076 kali

* Tahun Terakhir RPJMD 2009-2013

SAMARINDA–Pelaksanaan RPJMD tahap II (2009-2013) mengamanahkan kepada Pemprov Kaltim untuk melakukan pemantapan perubahan struktur secara sosial ekonomi, penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri, serta pengembangan perekonomian yang mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.
“Memasuki tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2009-2013, Pemprov telah mampu mewujudkannya, keberhasilan telah kita capai, walaupun disadari masih ada kelemahan dan target-target pembangunan yang belum tercapai, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan lingkungan,” ujar Guberunur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, pada Forum Musrenbang RKPD Kaltim 2014, di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Rabu (3/4).
Gubernur mengungkapkan ada beberapa permasalahan pokok telah diinventarisir Pemprov. Permasalahan tersebut masih dihadapi saat ini dan menjadi tantangan kedepan agar pelaksanaan pembangunan di Kaltim dapat terwujud dengan baik.
Permasalahan pokok itu diantaranya, kondisi ekonomi Kaltim yang terus meningkat dan membaik, namun struktur ekonomi yang belum solid. Yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, rendahnya produktivitas, efisiensi dan daya saing serta masih terpusatnya kegiatan ekonomi.
“Kondisi sosial dan budaya juga memerlukan perhatian serius, yang ditandai masih adanya kerentanan sosial, belum tuntasnya transformasi sosial dan budaya, serta indikasi memudarnya ikatan sosial dan melemahnya modal sosial,” kata Gubenur.
Selain itu, sambung dia, kondisi prasarana dan sarana di Kaltim juga memerlukan percepatan pembangunan. Hal ini diindikasikan dengan prasarana jalan belum berfungsi secara efektif, terbatasnya prasarana (pelabuhan, terminal dan bandara) dan sarana transportasi (pesawat, kapal dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan), serta penyediaan air baku.
Demikian halnya, kondisi kinerja aparatur yang disebabkan masih belum tertatanya reformasi birokrasi daerah dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, kondisi ketertiban dan keamanan yang relatif membaik, namun stabilitas keamanan masih perlu dijaga, penanganan konflik sosial, konflik agama, dan rendahnya aksesibilitas masyarakat daerah perbatasan.
“Keterbatasan akses terhadap bahan bakar dan energi menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Karena, meskipun Kaltim kaya akan SDA khusunya sumber energi, namun keterbatasan akses serta kurangnya kuota BBM menyebabkan kerentanan terjadinya konflik sosial. Namun, kita terus berusaha mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru dan terbarukan,” jelasnya.
Ditambahkan, Pemprov juga menginventarisir permasalahan terkait kondisi SDA dan lingkungan di Kaltim. Dikarenakan, pengelolaan SDA belum berwawasan lingkungan, belum selesainya RTRW, serta adanya kewajiban dalam penurunan emisi gas rumah kaca yang mengharuskan pengarus utama isu perubahan iklim dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. (her/hmsprov).

Foto: Gubernur bersama jajaran Pemrov Kaltim dan FKPD pada Forum Musrenbang RKPD Kaltim 2014, di Pendopo Lamin Etam. (humasprov kaltim).

Berita Terkait