* Tahun Terakhir RPJMD 2009-2013
SAMARINDA–Pelaksanaan RPJMD tahap II (2009-2013) mengamanahkan kepada Pemprov Kaltim untuk melakukan pemantapan perubahan struktur secara sosial ekonomi, penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri, serta pengembangan perekonomian yang mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.
“Memasuki tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2009-2013, Pemprov telah mampu mewujudkannya, keberhasilan telah kita capai, walaupun disadari masih ada kelemahan dan target-target pembangunan yang belum tercapai, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan lingkungan,” ujar Guberunur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, pada Forum Musrenbang RKPD Kaltim 2014, di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Rabu (3/4).
Gubernur mengungkapkan ada beberapa permasalahan pokok telah diinventarisir Pemprov. Permasalahan tersebut masih dihadapi saat ini dan menjadi tantangan kedepan agar pelaksanaan pembangunan di Kaltim dapat terwujud dengan baik.
Permasalahan pokok itu diantaranya, kondisi ekonomi Kaltim yang terus meningkat dan membaik, namun struktur ekonomi yang belum solid. Yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, rendahnya produktivitas, efisiensi dan daya saing serta masih terpusatnya kegiatan ekonomi.
“Kondisi sosial dan budaya juga memerlukan perhatian serius, yang ditandai masih adanya kerentanan sosial, belum tuntasnya transformasi sosial dan budaya, serta indikasi memudarnya ikatan sosial dan melemahnya modal sosial,” kata Gubenur.
Selain itu, sambung dia, kondisi prasarana dan sarana di Kaltim juga memerlukan percepatan pembangunan. Hal ini diindikasikan dengan prasarana jalan belum berfungsi secara efektif, terbatasnya prasarana (pelabuhan, terminal dan bandara) dan sarana transportasi (pesawat, kapal dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan), serta penyediaan air baku.
Demikian halnya, kondisi kinerja aparatur yang disebabkan masih belum tertatanya reformasi birokrasi daerah dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, kondisi ketertiban dan keamanan yang relatif membaik, namun stabilitas keamanan masih perlu dijaga, penanganan konflik sosial, konflik agama, dan rendahnya aksesibilitas masyarakat daerah perbatasan.
“Keterbatasan akses terhadap bahan bakar dan energi menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Karena, meskipun Kaltim kaya akan SDA khusunya sumber energi, namun keterbatasan akses serta kurangnya kuota BBM menyebabkan kerentanan terjadinya konflik sosial. Namun, kita terus berusaha mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru dan terbarukan,” jelasnya.
Ditambahkan, Pemprov juga menginventarisir permasalahan terkait kondisi SDA dan lingkungan di Kaltim. Dikarenakan, pengelolaan SDA belum berwawasan lingkungan, belum selesainya RTRW, serta adanya kewajiban dalam penurunan emisi gas rumah kaca yang mengharuskan pengarus utama isu perubahan iklim dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. (her/hmsprov).
Foto: Gubernur bersama jajaran Pemrov Kaltim dan FKPD pada Forum Musrenbang RKPD Kaltim 2014, di Pendopo Lamin Etam. (humasprov kaltim).
11 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Oktober 2019 Jam 21:05:28
Pembangunan
18 Juli 2018 Jam 19:45:43
Pembangunan
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
07 Februari 2017 Jam 00:00:00
Kesehatan
03 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
17 Mei 2023 Jam 09:10:11
Agenda Pemerintah
17 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Sosial
12 Agustus 2018 Jam 19:55:38
Perhubungan