* Tahun Terakhir RPJMD 2009-2013
SAMARINDA–Pelaksanaan RPJMD tahap II (2009-2013) mengamanahkan kepada Pemprov Kaltim untuk melakukan pemantapan perubahan struktur secara sosial ekonomi, penguatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri, serta pengembangan perekonomian yang mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.
“Memasuki tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2009-2013, Pemprov telah mampu mewujudkannya, keberhasilan telah kita capai, walaupun disadari masih ada kelemahan dan target-target pembangunan yang belum tercapai, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan lingkungan,” ujar Guberunur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, pada Forum Musrenbang RKPD Kaltim 2014, di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Rabu (3/4).
Gubernur mengungkapkan ada beberapa permasalahan pokok telah diinventarisir Pemprov. Permasalahan tersebut masih dihadapi saat ini dan menjadi tantangan kedepan agar pelaksanaan pembangunan di Kaltim dapat terwujud dengan baik.
Permasalahan pokok itu diantaranya, kondisi ekonomi Kaltim yang terus meningkat dan membaik, namun struktur ekonomi yang belum solid. Yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, rendahnya produktivitas, efisiensi dan daya saing serta masih terpusatnya kegiatan ekonomi.
“Kondisi sosial dan budaya juga memerlukan perhatian serius, yang ditandai masih adanya kerentanan sosial, belum tuntasnya transformasi sosial dan budaya, serta indikasi memudarnya ikatan sosial dan melemahnya modal sosial,” kata Gubenur.
Selain itu, sambung dia, kondisi prasarana dan sarana di Kaltim juga memerlukan percepatan pembangunan. Hal ini diindikasikan dengan prasarana jalan belum berfungsi secara efektif, terbatasnya prasarana (pelabuhan, terminal dan bandara) dan sarana transportasi (pesawat, kapal dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan), serta penyediaan air baku.
Demikian halnya, kondisi kinerja aparatur yang disebabkan masih belum tertatanya reformasi birokrasi daerah dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, kondisi ketertiban dan keamanan yang relatif membaik, namun stabilitas keamanan masih perlu dijaga, penanganan konflik sosial, konflik agama, dan rendahnya aksesibilitas masyarakat daerah perbatasan.
“Keterbatasan akses terhadap bahan bakar dan energi menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Karena, meskipun Kaltim kaya akan SDA khusunya sumber energi, namun keterbatasan akses serta kurangnya kuota BBM menyebabkan kerentanan terjadinya konflik sosial. Namun, kita terus berusaha mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan energy baru dan terbarukan,” jelasnya.
Ditambahkan, Pemprov juga menginventarisir permasalahan terkait kondisi SDA dan lingkungan di Kaltim. Dikarenakan, pengelolaan SDA belum berwawasan lingkungan, belum selesainya RTRW, serta adanya kewajiban dalam penurunan emisi gas rumah kaca yang mengharuskan pengarus utama isu perubahan iklim dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. (her/hmsprov).
Foto: Gubernur bersama jajaran Pemrov Kaltim dan FKPD pada Forum Musrenbang RKPD Kaltim 2014, di Pendopo Lamin Etam. (humasprov kaltim).
23 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
26 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 November 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
03 Februari 2020 Jam 10:29:21
Pembangunan
22 Januari 2023 Jam 20:27:58
Gubernur Kaltim
22 Januari 2023 Jam 20:25:08
Kegiatan Pemerintah
22 Januari 2023 Jam 20:22:58
Gubernur Kaltim
21 Januari 2023 Jam 20:19:29
Penataan dan Penguatan Organisasi
21 Januari 2023 Jam 20:16:39
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
18 Maret 2019 Jam 19:13:17
Pendidikan
25 Juni 2022 Jam 22:29:03
Wakil Gubernur Kaltim
31 Desember 2021 Jam 21:53:15
Pemerintahan
24 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
26 Agustus 2019 Jam 00:19:56
Pemerintahan