SAMARINDA - Kegiatan pertambangan batu bara yang aman dan lestari tidak terlepas dari maksimalnya kinerja inspektur tambang. Sedangkan optimalnya kerja inspektur tambang dalam melakukan pengawasan sekaligus evaluasi kegiatan pertambangan sangat memerlukan dukungan anggaran.
Ke depan, inspektur tambang akan diberi alokasi anggaran berupa lumpsum payment guna mendukung kegiatan lapangan. Kebijakan pemerintah pusat itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi membuka Diskusi Publik terkait pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, energi dan lingkungan hidup di Samarinda, Minggu (17/2/2019).
Menurut dia, bagaimana mungkin 38 inspektur tambang Kaltim harus mengawasi ratusan IUP sementara dana pengawasan minim. "Jadi kebijakan Kementerian ESDM untuk memberikan lumpsum payment kepada inspektur tambang kita," katanya.
Namun demikian ujarnya, kebijakan itu masih dikoordinasikan kepada Kementerian Keuangan untuk dikaji untuk segera direalisasikan. Diakui Hadi, dirinya mendapat informasi langsung dari Menteri ESDM Ignasius Jonan saat peresmian jaringan gas rumah tangga di Bontang pekan lalu.
Diungkapkannya lumpsum payment diambilkan pemerintah dari dana jaminan reklamasi (jamrek) yang selama ini disetorkan pihak perusahaan tambang batu bara. "Apapun kebijakannya. Kita berharap segera direalisasikan. Serius, kita tidak ingin ada korban tambang yang ketiga puluh tiga. Kondisi lingkungan juga harus diselamatkan," tegasnya. (yans/sul/humasprov kaltim)
25 Juni 2018 Jam 20:48:29
Ketetapan Pemerintah
26 Agustus 2021 Jam 20:27:48
Ketetapan Pemerintah
21 Juli 2021 Jam 15:40:45
Ketetapan Pemerintah
16 Juni 2021 Jam 21:15:22
Ketetapan Pemerintah
30 Oktober 2018 Jam 19:35:26
Ketetapan Pemerintah
04 Juli 2021 Jam 20:07:20
Ketetapan Pemerintah
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
24 Januari 2023 Jam 13:38:15
PKK
24 Januari 2023 Jam 13:35:08
Wakil Gubernur Kaltim
24 Januari 2023 Jam 07:35:37
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
11 Juni 2013 Jam 00:00:00
Investasi
31 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
18 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
16 Mei 2013 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
01 Maret 2022 Jam 18:21:48
Informasi dan Komunikasi