Investasi Sudah Lebih Rp2 Triliun, Awang Minta Dukungan Dewan KEK untuk Maloy

27 Februari 2018 Jam 20:45:27 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 960 kali

Gubernur Awang Faroek Ishak hadir dalam rapat perpanjangan pembangunan KEK MBTK di Kementerian Koordinator Perekonomian. (masdiansyah/humasprov).

Awang Maloy Sudah Jalan dengan Total

JAKARTA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menghadiri rapat usulan Perpanjangan Pembangunan KEK MBTK di Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (27/2). Rapat dipimpin Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo. Rapat dihadiri Bupati Kutai Timur H Ismunandar, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan H Ichwansyah, Kepala Bappeda H Zairin Zain, Kepala Dinas PUPR Pera HM Taufik Fauzi dan Kadishub Kaltim H Salman Lumoindong, Kepala Disbun Ujang Rachmad, Staf Ahli Gubernur dan beberapa Kepala Biro.

Gubernur Awang Faroek menegaskan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) untuk hilirisasi kelapa sawit (KIPI Maloy) dan batu bara. "Luas lahan KEK diusulkan 1.000 ha dan lahan yang sudah dibebaskan sekitar 518 hektar," ungkap Awang Faroek, Selasa (27/2). Saat ini sudah beroperasi pabrik kelapa sawit kapasitas 60 ton per jam, pabrik inti sawit kapasitas 100-300 ton per jam, 6 tangki timbun CPO dan CPKO kapasitas total 48 ribu ton, waduk 45 hektar, pelabuhan khusus dan perumahan.

Gubernur menegaskan bahkan KEK Maloy sudah beroperasi dan telah menelan investasi sejak 2011-2018 tidak kurang dari Rp2,05 triliun terdiri APBD sekitar Rp846,6 miliar dan APBN sebesar Rp1,2 triliun. Karenanya, gubernur meminta Dewan Nasional KEK mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kaltim. Selain itu, gubernur menyanggupi apa yang menjadi keinginan Dewan Nasional KEK agar dalam dua bulan KEK MBTK sudah memiliki sertifikasi lahan, sarana air baku dan air bersih, pintu gerbang dan batas kawasan, dan standar pelayanan pengelola termasuk tata tertib kawasan.

Menurut Awang, sertifikasi lahan dari BPN dan keberadaan sarana pendukung lainnya juga telekomunikasi akan memberikan kepastian bagi investor yang akan berinvestasi di Maloy. "KEK menjadi pendorong sekaligus pemicu pertumbuhan ekonomi dan investasi di Benua Etam," katanya. Dia menambahkan pemerintah daerah meminta agar Perpres 91 Tahun 2017 benar-benar diimplementasikan di kawasan Maloy terutama dalam memberikan kemudahan berinvestasi di daerah.

Sementara itu Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo mengemukakan pemerintah terus mendorong pengoperasian tujuh KEK pada 2018 dapat terealisasi sepenuhnya termasuk Maloy. "Untuk dapat beroperasi, KEK harus dapat memenuhi kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia hingga perangkat pengendalian administrasi," ujarnya. Dia menyebutkan kelengkapan ini meliputi pengadaan hingga pematangan lahan, ketersediaan jalan, listrik, jaringan air bersih dan sistem air limbah.

Selain itu, harus tersedia sistem pengelolaan sampah, pemadam kebakaran hingga kantor administrasi pengelolaan kawasan dan sistem keamanan. "Jika kriteria ini sudah terpenuhi, KEK bisa diresmikan operasionalnya,” ungkap Wahyu. Tujuh kawasan yang ditargetkan untuk beroperasi 2018 yakni kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Kelayang, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Bitung, KEK Tanjung Api-api dan KEK Morotai.

Hadir mendampingi gubernur, tampak Dirut Perusda MBS Agus Dwitarto, Kepala Dinas PMPTSP Diddy Rusdianyah dan Kepala Diskominfo Abdullah Sani, pimpinan dan anggota GAPKI, pimpinan perusahaan perkebunan besar swasta, asisten dan pimpinan OPD Kabupaten Kutai Timur.

Jajaran Dewan Nasional KEK tampak Sekretaris Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso, Wakil Ketua 2 Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Elen Setiadi dan Budi Santoso serta Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto. (yans/sul/humasprov)