IPM Kaltim Tiga Nasional

30 Mei 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 876 kali

SAMARINDA - Indeks Pemberdayaan Manusia (IPM ) Kaltim berada pada ranking ketiga dari 34 provinsi se-Indonesia. Peringkat itu menunjukkan telah dilakukan upaya mewujudkan Kaltim Sejahtera melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB) Kaltim Hj Halda Arsyad pada Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak di Banjar Baru Kalimantan Selatan, Rabu (25/5).

Menurut dia, dalam pelaksanaan PUG itu Pemprov berupaya menjamin pelaksanaan prinsip kesamaan sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan.

“Dimana perempuan dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembangunan serta dapat melakukan kontrol terhadap manfaat pembangunan,” ujarnya.

Komitmen itu terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai gambaran kualitas pembangunan gender di Kaltim pada tiga tahun terakhir yang terus meningkat yaitu 84,33 pada tahun 2012 meningkat 84,69 pada 2013 serta 84,75 pada 2014.

Karenanya, pemerintah melalui BPPKB mendorong percepatan penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan di Kaltim. Diantaranya, evaluasi pelaksanaaan penguatan Pokja PUG Kaltim terhadap 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang merupakan anggota Pokja.

“Kita telah bertekad melalui Gerakan Three Ends meliputi akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan,” jelas Halda Arsyad.

Sementara itu Ketua Panitia Hartono Manan mengemukakan kegiatan di Banjar Baru karena Pokja PUG Kalimantan Selatan telah melakukan pengintegrasian PPRG antar SKPD dalam membuat RPJMD, Renstra dan Renja SKPD berperspektif Gender.

Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak dirangkai dengan Evaluasi Penguatan Pokja PUG Kaltim 2016 dilaksanakan dua hari (24-25 Mei) diikuti 60 peserta terdiri 11 SKPD lingkup Pemprov Kaltim.

Narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Bappeda Kaltim dan Kalsel serta BPPKB Kalsel dan WHIS (Woman Humanity Information) Yogyakarta. (yans/sul/humasprov)

Berita Terkait