Irianto: APBD Besar Harusnya Prestasi Lebih Baik

31 Januari 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 1124 kali

Kabupaten/Kota Diminta Maksimalkan Penggunaan APBD

SAMARINDA – Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie meminta kepada pemerintah kabupaten/kota se Kaltim agar bisa memaksimalkan penggunaan anggaran APBD untuk melaksanakan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Dengan alokasi anggaran APBD yang rata-rata diatas Rp1 triliun, harusnya bisa memanfaatkan peluang itu dengan prestasi pembangunan lebih baik.

“Kita banyak melihat, misalnya kita bandingkan dengan beberapa kabupaten di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan NTT, ABPD di daerah tersebut rata-rata Rp300-500 miliar. Ternyata mereka bisa melakukan banyak hal, dengan APBD kecil dengan berprestasi lebih baik. Akuntabilitas lebih bagus, disiplin pegawai lebih baik, ketertiban, pembangunan pertanian bagus,” ujar Irianto, Senin (28/1).

Dengan APBD yang besar itu, menurut Irianto bisa disebut sebagai keberkahan dari Tuhan. Dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, daerah-daerah di Kaltim mendapat alokasi anggaran besar, yakni melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang besar dari Pemerintah Pusat. Pemprov berusaha melakukan itu, dengan memaksimalkan alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan.

“Silahkan menilai kita di provinsi. Menurut penilaian pemerintah pusat kita ada beberapa prestasi secara nasional dengan banyak mendapatkan penghargaan, misalnya akuntabilitas kinerja. Masalah keuangan kita berusaha untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meskipun baru mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta sejumlah prestasi SKPD di semua sektor kegiatan,” jelas Irianto.

Dia mengungkapkan, total APBD Kaltim selama empat tahun terakhir, tepatnya sejak 2009 lebih dari Rp64 triliun. APBD Kaltim dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan, diikuti dengan kontribusi PAD terhadap APBD yang semakin meningkat.

Pembangunan berbagai sektor terus dilaksanakan di Kaltim dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik.“Untuk pembangunan infrastruktur, itu mohon kita pahami, dengan wilayah yang sangat luas, ada kondisi objektif alam yang tidak dimiliki seperti di Pulau Jawa dan lainnya,” katanya.

Selain itu , Kalti juga masoh dihadapkan terhadap berbagai kegiatan usaha yang berdampak pada ruaknya sarana infrastruktur jalan, yakni kegiatan pertambangan dan perkebunan.

Dia menambahkan motivasi untuk berbuat lebih baik itu yang harus dikembangkan. Dengan melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.(her/hmsprov).

Foto : Irianto Lambrie

Berita Terkait