SAMARINDA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim terus berupaya dan eksis meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD., Dimana triwulan satu menunjukkan kinerja cukup bagus dengan capaian realisasi sudah 31,82 persen. Kemudian pajak kendaraan bermoto (PKB) mencapai 34,51 persen.
Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati merasa bersyukur atas penerimaan pajak daerah cukup bagus. Hal itu disebabkan adanya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru cukup besa. Selain itu, penerimaan bea balik nama kendaraan betmotor (BBNKB) realisasinya sudah mencapai Rp.326 miliar atau 40, 87 persen. Kemudian pajak bahan bakar realisasinya mencapai Rp.906 miliar per April ini.
"Masyakat membayar pajak kendaraannya cukup bagus. Realisasinya sudah mencapai 36, 21 persen. Kita tetap optimis triwulan dua, PAD akan tercapai sesuai terget yang telah ditentukan," kata Ismiati, disela acara peringatan hari Otda ke 23 tahun di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (25/4/2019).
Untuk terus meningkatkan PAD, lanjut Ismiati, Bapenda telah menyiapkan prodak yang akan dilaunching dalam upaya pengembangan E-Samsat setelah mencoba bekerjasama dengan Indomart dan pegadaian. "Saat ini pembayaran pajak bisa melalui mobilbanking (mandiri online). Ada beberarpa pengembangan pembayaran pajak melalui Oppo, semuanya dalam proses aplikasi dan dalam waktu dekat akan dilaunching," kata Ismiati.
Menurutnya, hasil capain melalui terobosan maupun inovasi yang dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan komponen pajak daerah khususnya PKB. Karena disinyalir belum semua wajib pajak atau masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor telah mendaftarkan ulang untuk membayar pajak kendaraan yang dimiliki.
"Kita terus memperluas jangkauan dan menambah loket-loket pembayaran pembantu serta membuka samsat desa dan samsat payment point guna mendekatkan layanan ke wajib pajak dan meminimalisir pembiayaan," kata Ismiati.
Selain samsat desa, lanjutnya sudah dibuka samsat keliling, samsat jelajah, drivetru maupun samsat terapung sebagai terobosan dalam mendekatkan diri kepada wajib pajak agar lebih mudah dan murah dalam pembayaran PKB, sehingga terget daerah dalam penerimaan PKB bisa tercapai. (mar/her/yans/humasprov kaltim)
12 September 2019 Jam 21:19:04
Pemerintahan
02 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Mei 2018 Jam 20:23:29
Pemerintahan
30 Oktober 2019 Jam 10:08:27
Pemerintahan
11 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
10 Februari 2020 Jam 21:34:02
Pemerintahan
21 Juni 2022 Jam 22:03:32
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:59:00
Gubernur Kaltim
21 Juni 2022 Jam 21:55:43
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21 Juni 2022 Jam 21:52:04
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:36:40
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
28 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 Agustus 2018 Jam 19:11:57
Pemerintahan
26 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 September 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 November 2020 Jam 21:08:45
Berita Acara