SAMARINDA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim terus berupaya dan eksis meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD., Dimana triwulan satu menunjukkan kinerja cukup bagus dengan capaian realisasi sudah 31,82 persen. Kemudian pajak kendaraan bermoto (PKB) mencapai 34,51 persen.
Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati merasa bersyukur atas penerimaan pajak daerah cukup bagus. Hal itu disebabkan adanya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru cukup besa. Selain itu, penerimaan bea balik nama kendaraan betmotor (BBNKB) realisasinya sudah mencapai Rp.326 miliar atau 40, 87 persen. Kemudian pajak bahan bakar realisasinya mencapai Rp.906 miliar per April ini.
"Masyakat membayar pajak kendaraannya cukup bagus. Realisasinya sudah mencapai 36, 21 persen. Kita tetap optimis triwulan dua, PAD akan tercapai sesuai terget yang telah ditentukan," kata Ismiati, disela acara peringatan hari Otda ke 23 tahun di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (25/4/2019).
Untuk terus meningkatkan PAD, lanjut Ismiati, Bapenda telah menyiapkan prodak yang akan dilaunching dalam upaya pengembangan E-Samsat setelah mencoba bekerjasama dengan Indomart dan pegadaian. "Saat ini pembayaran pajak bisa melalui mobilbanking (mandiri online). Ada beberarpa pengembangan pembayaran pajak melalui Oppo, semuanya dalam proses aplikasi dan dalam waktu dekat akan dilaunching," kata Ismiati.
Menurutnya, hasil capain melalui terobosan maupun inovasi yang dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan komponen pajak daerah khususnya PKB. Karena disinyalir belum semua wajib pajak atau masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor telah mendaftarkan ulang untuk membayar pajak kendaraan yang dimiliki.
"Kita terus memperluas jangkauan dan menambah loket-loket pembayaran pembantu serta membuka samsat desa dan samsat payment point guna mendekatkan layanan ke wajib pajak dan meminimalisir pembiayaan," kata Ismiati.
Selain samsat desa, lanjutnya sudah dibuka samsat keliling, samsat jelajah, drivetru maupun samsat terapung sebagai terobosan dalam mendekatkan diri kepada wajib pajak agar lebih mudah dan murah dalam pembayaran PKB, sehingga terget daerah dalam penerimaan PKB bisa tercapai. (mar/her/yans/humasprov kaltim)
22 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Agustus 2019 Jam 10:12:27
Pemerintahan
06 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Juni 2018 Jam 18:43:46
Pemerintahan
20 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
02 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Investasi
10 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 September 2021 Jam 06:40:33
Administrasi Pembangunan
09 November 2021 Jam 14:19:52
Pemerintahan