Isran : Lebih Banyak yang Setuju IKN Pindah

10 Juni 2022 Jam 21:05:02 Cinthia Ibu Kota Negara 224 kali

Istimewa

JAKARTA - Hingga saat ini masih ada pihak-pihak tertentu tidak setuju dan menolak, meski ibu kota negara Republik Indonesia sudah ditetapkan pemerintah pindah ke Kalimantan Timur.

"Saya baru dua minggu lalu dihubungi seorang tokoh nasional. Dia bilang ada 25 ribu orang menolak ibu kota negara pindah," kata Gubernur Kaltim Dr Isran Noor di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu 8 Juni 2022 di hadapan ratusan pengusaha tergabung dalam Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN).

Di acara pelantikan Pengurus Pusat (PP) HPN masa khidmat 2022-2027, sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PP HPN Tahun 2022, kembali Gubernur Isran Noor yang juga Akhwan PBNU RI menegaskan masih ada 277 juta lebih warga bangsa ini yang setuju dan mendukung pemindahan ibu kota negara, atau sekarang Ibu Kota Nusantara (IKN)

"Saya jawab itu ukurannya. Jadi kalau ada yang menolak 25 ribu, tapi masih ada yang jumlahnya lebih besar menerima bahkan mendukungnya," tegasnya.

Orang nomor satu Benua Etam ini pun menjelaskan urusan pemindahan ibu kota negara itu, bukan urusan ecek-ecek, tapi sebuah big legacy.

"Sebuah legacy besar seorang kepala negara," sambungnya.

Tiga pemimpin besar (presiden) bangsa ini ungkapnya, sudah ingin memindahkan ibu kota negara, namun tidak terwujud.

"Dan bisa terwujud di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ini kan luar biasa," ujarnya.

Menurut dia, pujian dan acungan jempol serta dukung penuh patut diberikan kepada Presiden Jokowi.

"Bukan karena Kaltim yang dipilih, terus saya membangga-banggakan Bapak Jokowi," tandasnya.

Tapi jelasnya, bagaimana dampak dari sebuah legacy besar seorang kepala negara akan membangkitkan peradaban dan sentra-sentra baru ekonomi bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia.

Baginya, ibu kota negara RI pindah dan sudah ada undang-undangnya, Berarti, tambahnya, Presiden Jokowi telah mewujudkan cita-cita tiga pemimpin bangsa ini.

Karenanya, tegasnya, IKN bukan semata kepentingan Kalimantan Timur tapi seluruh provinsi di Republik Indonesia, dan keberadaannya bukan saja milik bangsa Indonesia, tetapi bangsa-bangsa di dunia.

"Itulah esensi perpindahan dan keberadaan IKN di Kaltim," ungkapnya, langsung mendapat applaus peserta dan undangan Mukernas terdiri tokoh nasional, alim ulama dan habaib.

Tidak kalah pentingnya, beber mantan Bupati Kutai Timur ini bahwa IKN akan dibangun dalam sebuah sistem yang modern, sustainable (berkelanjutan), green, smart dan berwawasan lingkungan.

"Pastinya untuk kepentingan dan kebaikan bangsa serta seluruh rakyat Indonesia," pungkas Isran Noor. (yans/sul/adpimprov kaltim)