JAKARTA – Gubernur Kaltim H Isran Noor sangat mendukung dan mengoptimalkan anggaran negara (APBN/APBD) untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan.
"Terimakasih Bapak Presiden. Tentu saja alokasi belanja akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan. Kita harus bangkit dan bergerak, bagaimana pun kondisinya," kata Isran Noor saat mengikuti acara Penyerahan DIPA dan Alokasi Transfer ke Daerah, Dana Desa secara virtual di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kaltim Jalan Kramat 2, Kwitang Jakarta, Rabu (25/11).
Hadir mendampingi gubernur, Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim yang juga Juru Bicara Pemprov Kaltim HM Syafranuddin dan Kepala Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta Abdul Munif. Sementara itu, penyerahan DIPA/TKDD oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tingkat pusat dan gubernur se-Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam APBN tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun. "Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020," sebutnya. Alokasi terdiri dari belanja untuk kementerian/lembaga sebesar Rp1,032 triliun. Kemudian TKDD sebesar Rp795,5 triliun.
APBN tahun 2021 akan fokus pada penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi. "Selanjutnya, membangun pondasi yang lebih kuat, dimana kita akan melakukan reformasi struktural di bidang kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan lainnya," ungkap Jokowi.
Di bidang kesehatan dianggarkan sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun dan pariwisata Rp14,2 triliun
Terkait prioritas alokasi APBN, mantan Bupati Kutai Timur ini, meyakini apa yang digariskan Pemerintah Provinsi Kaltim sudah selaras, termasuk dalam menghadapi masa pandemi.
Diakuinya, saat ini menjadi tahun yang sulit dan tidak mudah untuk dilalui, sementara tahun 2001 masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian.
"Kita sepakat kecepatan, ketepatan dan akurasi pemanfaatan anggaran harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan kita agar Kaltim cepat pulih kembali," harapnya. (yans/ri/humasprovkaltim)
05 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
17 Agustus 2021 Jam 22:19:35
Pemerintahan
15 Mei 2020 Jam 13:05:40
Pemerintahan
05 Juli 2017 Jam 07:57:42
Pemerintahan
17 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Agustus 2021 Jam 09:36:18
Pemerintahan
06 Februari 2023 Jam 22:34:41
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:32:45
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:31:18
Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:27:59
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:26:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
12 Oktober 2021 Jam 22:13:57
Pemerintahan
21 April 2022 Jam 09:32:36
Sosial
24 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 April 2016 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
15 Juli 2021 Jam 16:35:52
PKK