JAKARTA – Gubernur Kaltim H Isran Noor sangat mendukung dan mengoptimalkan anggaran negara (APBN/APBD) untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan.
"Terimakasih Bapak Presiden. Tentu saja alokasi belanja akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan. Kita harus bangkit dan bergerak, bagaimana pun kondisinya," kata Isran Noor saat mengikuti acara Penyerahan DIPA dan Alokasi Transfer ke Daerah, Dana Desa secara virtual di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kaltim Jalan Kramat 2, Kwitang Jakarta, Rabu (25/11).
Hadir mendampingi gubernur, Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim yang juga Juru Bicara Pemprov Kaltim HM Syafranuddin dan Kepala Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta Abdul Munif. Sementara itu, penyerahan DIPA/TKDD oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tingkat pusat dan gubernur se-Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam APBN tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun. "Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020," sebutnya. Alokasi terdiri dari belanja untuk kementerian/lembaga sebesar Rp1,032 triliun. Kemudian TKDD sebesar Rp795,5 triliun.
APBN tahun 2021 akan fokus pada penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi. "Selanjutnya, membangun pondasi yang lebih kuat, dimana kita akan melakukan reformasi struktural di bidang kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan lainnya," ungkap Jokowi.
Di bidang kesehatan dianggarkan sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun dan pariwisata Rp14,2 triliun
Terkait prioritas alokasi APBN, mantan Bupati Kutai Timur ini, meyakini apa yang digariskan Pemerintah Provinsi Kaltim sudah selaras, termasuk dalam menghadapi masa pandemi.
Diakuinya, saat ini menjadi tahun yang sulit dan tidak mudah untuk dilalui, sementara tahun 2001 masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian.
"Kita sepakat kecepatan, ketepatan dan akurasi pemanfaatan anggaran harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan kita agar Kaltim cepat pulih kembali," harapnya. (yans/ri/humasprovkaltim)
20 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Juni 2018 Jam 18:50:52
Pemerintahan
14 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 September 2018 Jam 16:50:25
Pemerintahan
03 November 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
23 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
23 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 Desember 2022 Jam 10:58:58
Wakil Gubernur Kaltim
14 September 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa