Kalimantan Timur
Isran : Saya Lanjutkan Pak Awang

Foto Istimewa

JAKARTA - Gubernur Isran Noor menjawab tiga pertanyaan dari tiga penanya saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Nasional Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Tahun 2022 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (22/12/2022).

 

Para penanya adalah M Alfian dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Danang dari Provinsi Riau dan Selfi dari Provinsi Kalimantan Barat. Mereka bertanya tentang dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap konversi hutan, hingga pertanyaan soal bagaimana awal Kaltim bisa mendapatkan program kompensasi dana karbon melalui FCPF Carbon Fund dan menjadi yang perdana  di Indonesia, bahkan kawasan Asia Pasifik.

 

“Pertanyaannya gampang. Jawabannya paling gampang lagi,” canda Gubernur sontak disambut tawa ratusan peserta Rakernas BPDLH.

 

“Alfian, lahan di ibu kota negara yang baru itu berada pada hutan negara, hutan produksi. Jadi di situ tidak ada lahan untuk diganti atau dikonversi,” sambung Gubernur menjelaskan.

 

Lahan IKN jelas Gubernur, sekitar 256.000 hektare atau tiga kali lipat luas ibu kota yang sekarang, DKI Jakarta. Dalam pembangunannya, lahan-lahan itu tidak dirusak. Untuk pembangunan  insfastruktur IKN, lahan tidak diganggu. Jadi pemerintah akan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

 

“Jadi saya ulangi, pembangunan bukan pada hutan alam. Tapi hutan produksi yang sudah banyak mendatangkan manfaat bagi perekonomian negara. Bahkan lahan hutan produksi itu akan dikembalikan menjadi hutan alam, seperti posisi semula” papar Gubernur.

 

Pemerintah lanjut Gubernur, justru akan melakukan restorasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang ada di sekitar IKN.  “Konsepnya, kota bermukim dalam hutan, bukan hutan bermukim dalam kota,” canda Gubernur Isran, lagi-lagi disambut tepuk tangan riuh dari hadirin.

 

Tak jauh dari IKN, pemerintah juga telah menyiapkan Persemaian Mentawir di atas lahan sekitar 20 hektare. Dari persemaian itu akan dikembangkan sekitar 20 juta bibit pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dunia.

 

Sementara soal inspirasi Kaltim dalam pembangunan hijau hingga mendapat kompensasi dana karbon dari negara donor melalui Bank Dunia, secara jujur Gubernur Isran Noor menjawab bahwa ia hanya melanjutkan kebijakan gubernur Kaltim sebelumnya, H Awang Faroek Ishak.

 

“Saya hanya melanjutkan dengan regulasi, kebijakan dan komitmen. Waktu saya masih jadi bupati    Kutai Timur, Gubernur Awang Faroek sudah buat Kaltim Hijau atau Kaltim Green. Soal apa inspirasi Pak Awang waktu waktu itu, hanya beliau dan Tuhan yang tahu,” ucap Gubernur Isran Noor, lagi-lagi disambut aplaus hadirin.

 

Namun pada dasarnya, kata Gubernur, pembangunan hijau berkelanjutan sudah menjadi komitmen bersama seluruh warga Kaltim untuk menjaga alam. Bahwa kemudian dunia memberi reward dan apresiasi, maka itu adalah bonus yang harus dinikmati oleh  masyarakat Kaltim, karena kontribusi besarnya terhadap penurunan emisi karbon dan pemanasan global dunia.

 

Jawaban Gubernur Isran itu kemudian ditimpali oleh sang moderator, Efransyah yang sehari-harinya bertugas sebagai Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 

“Program Kaltim sudah sinkron dengan FOLU Net Sink 2030. Kaltim menjadi provinsi yang paling maju dan lebih dulu dalam urusan pembangunan hijau.  Ini jelas aksi nyatanya,” puji Efransyah. 

 

“Saya senang, karena suasana selalu segar kalau ada sesi-sesi yang dihadiri oleh Pak Isran,” timpal Efransyah menutup sesi diskusi.  (sul/ky/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation