BALIKPAPAN - Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Kalimantan Timur secara khusus membahas pembangunan infrastruktur penunjang untuk kawasan ibu kota negara (IKN). Infrastruktur yang dimaksud perkembangan proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda, Jembatan Pulau Balang dan rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN).
Pembahasan dilaksanakan pada pertemuan di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Rabu (4/12/2019). Pertemuan ini dihadiri Komisi V DPR RI, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Walikota Balikpapan Rizal Efendi, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDTT, mitra kerja Komisi V, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang di kota-kota penyangga (IKN). Dia menggarisbawahi penanganan longsor dibeberapa titik ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda. Juga percepatan penyelesaian Jembatan Pulau Balang yang menyisakan 4 tahapan lagi dari 28 tahap.
"Pembangunan infrastruktur dan transportasi khususnya di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara harus dilakukan dengan baik dan terintegrasi sebab menjadi IKN. Pembangunan yang masif dalam tahun-tahun kedepan berdampak positif pada perkembangan daerah," kata Lasarus.
Lasarus memberikan dukungan kepada Kaltim guna mendapatkan anggaran pusat lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur. Selain, Kaltim merupakan salah satu provinsi penyumbang terbesar terhadap pembiayaan negara.
"Kami berupaya agar APBN sebanyak-banyaknya dapat kami bawa ke Kalimantan Timur. Semoga seluruh proses ini berjalan dengan baik. Karena se Kalimantan ini mendukung Kaltim sebagai IKN," tegas Lasarus.
Sementara Gubernur Kaltim Isran Noor memberikan apresiasi atas kunjungan spesifik Komisi V DPR RI, juga atas kehadiran Menteri PUPR dalam pertemuan ini. Isran meyakini apa yang diinginkannya dapat terwujud, yakni turunnya dana pusat untuk proyek-proyek besar dan strategis di Kaltim.
"Sejak awal memimpin Kaltim, saya ingin tidak ada lagi dana APBD yang membiayai proyek besar, semua harus dari APBN. Saya bersama rakyat Kaltim menaruh harapan besar kepada Komisi V dalam hal pembangunan infrastruktur khususnya jalan, karena Kaltim masih tertinggal dari provinsi lainnya. Apalagi yang hadir ini semua orang Kalimantan, dan ada Menteri PUPR juga, jadi selesai ini pak ketua," ucap Isran.
Isran menegaskan Kaltim sangat setia kepada negara Republik Indonesia. Kaltim secara khusus memberikan kontribusi yang besar kepada pembiayaan negara dari sumber daya alam.
"Harus ada perlakuan khusus untuk seluruh provinsi di Kalimantan. Dengan komitmen dari Komisi V ini memberikan harapan besar kepada Kaltim. Semoga Komisi V bisa memperjuangkan pembagian dana untuk infrastruktur yang proporsional untuk wilayah luar Pulau Jawa," harapnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kesiapan infrastruktur di Kaltim sudah sangat baik. Mulai dari bandara, pelabuhan, termasuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda dan Jembatan Pulau Balang. "Kaltim sudah jadi IKN, sudah dikunjungi ketua Komisi V. Maka ini akan menjadi mudah," ucap Basuki singkat. (her/yans/humasprovkaltim).
06 Juli 2021 Jam 21:38:33
Perencanaan Pembangunan
12 Januari 2015 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
17 Juli 2018 Jam 19:54:42
Perencanaan Pembangunan
02 Desember 2014 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
19 Januari 2022 Jam 17:49:38
Perencanaan Pembangunan
20 Agustus 2019 Jam 07:58:23
Perencanaan Pembangunan
06 Februari 2023 Jam 22:34:41
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:32:45
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:31:18
Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:27:59
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:26:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
17 Februari 2016 Jam 00:00:00
Penanaman Modal
23 Mei 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Juli 2020 Jam 23:53:02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17 Agustus 2020 Jam 23:24:20
Kegiatan Pemerintah
24 Mei 2022 Jam 21:12:40
Informasi dan Komunikasi