SAMARINDA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi perhatian serius seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur fisik tentu menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi, pembangunan itu sangat memerlukan dukungan investor. Demi meyakinkan investor untuk turut mendukung percepatan pembangunan IKN, maka perlu ada jaminan khusus dari pemerintah.
"Jadi, menurut saya untuk menjamin para investor tersebut, tidak perlu adanya revisi Undang-Undang. Karena, akan mengalami kesulitan. Saya usulkan, agar jaminan tersebut cukup dengan Peraturan Presiden atau Perpres maupun Keputusan Presiden atau Kepres," pesan Isran Noor baru-baru ini ketika menghadiri dan memberikan arahan dihadapan ratusan Anggota Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Menurut Gubernur, jika Undang-Undang yang direvisi, maka perlu waktu yang panjang. Presiden cukup menyebutkan Kepres atau Perpres. Artinya, tugas untuk jaminan bagi para investor lebih mudah.
"Maksud saya adalah, mengenai urusan IKN jangan dipersulit para investor. Artinya, jangan diberlakukan aturan-aturan yang berlaku umum," tegas Isran.
Kemudahan itu agar kerja pembangunan IKN bisa lebih cepat.
"Yang jelas, menurut saya IKN adalah urusan khusus. Jadi, harus kerja cepat dan pasti layaknya kerja insinyur. Asalkan, jangan sengaja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau dikorupsi," tegasnya. (jay/sul/ky/adpimprov kaltim)
09 Desember 2022 Jam 09:11:14
Ibu Kota Negara
08 April 2023 Jam 15:41:16
Ibu Kota Negara
29 Agustus 2022 Jam 22:56:29
Ibu Kota Negara
11 Desember 2022 Jam 21:44:25
Ibu Kota Negara
01 Desember 2022 Jam 14:51:36
Ibu Kota Negara
10 Juni 2022 Jam 21:05:02
Ibu Kota Negara
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
30 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
17 Mei 2021 Jam 23:07:13
Perpustakaan
15 Mei 2018 Jam 20:21:12
Kegiatan Pemerintah
17 Mei 2018 Jam 21:51:49
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21 Juni 2020 Jam 20:51:38
Kegiatan Silaturahmi