SAMARINDA - Komitmen pencegahan tindakan korupsi di lingkungan Pemprov Kaltim tak perlu diragukan oleh masyarakat, termasuk juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu, menjadi komitmen Gubernur Isran Noor dan Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi sejak menjabat sebagai pemimpin daerah ini.
"Kita berharap dengan adanya bimbingan dan pembinaan dari KPK, pemerintah provinsi mampu melaksanakan pencegahan tindak korupsi. Bahkan, Gubernur dan Wagub sangat komitmen melakukan pencegahan tersebut," kata Pj Sekda Provinsi Kaltim HM Sa'bani didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr HM Jauhar Efendi, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi dan sejumlah pejabat Eselon II Lingkup Pemprov Kaltim usai Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2020 bersama KPK RI secara virtual di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/9/2020).
Secara khusus Pemprov Kaltim sangat berterimakasih atas bantuan KPK yang selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pencegahan tindak korupsi.
Adanya pembinaan dan bimbingan itu, Pemprov Kaltim melalui semua OPD berkomitmen melaksanakan pencegahan tersebut.
"Kita berharap siapa saja tidak terjerumus dalam praktik-praktik korupsi. Terutama dalam kekeliruan pekerjaan sehari-hari," jelasnya.
Melalui arahan dan bimbingan KPK RI dalam pencegahan tindakan korupsi, diharapkan selanjutnya seluruh OPD memahami apa yang harus dilakukan.
Kemudian apa yang harus ditepati dan apa yang harus disiapkan dalam pencegahan tindak korupsi. Sehingga ke depan Monitoring Control for Prevention (MCP) di Kaltim atau MCP pada aplikasi (jaga.id), pemerintah daerah bisa menyampaikan laporan tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring.
Rapat koordinasi ini dihadiri Korwil Wilayah IV yang juga Deputi Bidang Pencegahan dan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nana Mulyana. (jay/sul/humasprov kaltim)
17 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 Desember 2018 Jam 22:49:36
Pemerintahan
10 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 September 2023 Jam 18:24:12
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:21:48
Agenda Pemerintah
19 September 2023 Jam 18:19:02
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:16:29
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:13:20
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
13 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 April 2022 Jam 21:34:59
Administrasi Pembangunan
24 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Sosial
22 Maret 2016 Jam 00:00:00
Sosial