Jateng Belajar Keberhasilan Kaltim Soal Pemekaran Wilayah
SAMARINDA - Keberhasilan Pemprov Kaltim memfasilitasi dan mengawal pemekaran hingga terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan respon positif dari provinsi lain di Indonesia. Salah satunya Pemprov Jawa Tengah (Jateng) melakukan kunjungan kerja ke Kaltim untuk belajar tentang perluasan Kaltara.
Rombongan Pemprov Jateng yang dipimpin Asisten Pemerintahan Siswolaksono didampingi Kepala Biro Pemerintahan Supriyono dan Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Riena Retnaningrum diterima oleh Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Meiliana, Inspektur M Sa'aduddin dan Kepala Biro Pemerintahan Ismiati, di ruang rapat Tuah Himba, lantai enam Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (17/12).
Asisten Pemerintahan Setprov Jateng Siswolaksono mengungkapkan kunjungan ini dilakukan untuk hal yang berkaitan dengan pemerintahan umum. Karena, Pemprov Jateng mempunyai beberapa permasalahan mengenai perluasan wilayah, batas daerah dan sebagainya. Hal yang menjadi perhatian utama di Kaltim, yakni untuk melihat perluasan Kaltara yang berjalan lancar.
"Kami ingin melihat bagaimana cara dan prosesnya hingga Kaltara dapat terbentuk dan disahkan sebagai daerah otonomi baru. Selain itu kami juga ingin bersilaturahmi dan untuk saling tukar pikiran, bagaimana di Jateng dan bagaimana di Kaltim," ungkap Siswolaksono.
Menurut dia, saat ini ada tiga wilayah yang sedang dalam proses untuk perluasan wilayah, yakni Kabupaten Brebes dan Cilacap, serta persiapan Surakarta menjadi Daerah Istimewa.
Namun, lanjut dia, memang kondisinya berbeda, di Kaltim penduduk kurang namun wilayahnya luas. Sedangkan di Jateng, penduduknya banyak namun wilayahnya kecil. Hal ini juga menjadi catatan, karena jangan sampai pemekaran wilayah terjadi tetapi tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyrakat.
"Ternyata setelah diskusi ada sesuatu hal yang sudah diselesaikan di Jawa Tengah tetapi masih menjadi permasalahan di Kaltim, demikian juga sebaliknya. Ini menjadi pembelajaran yang sangat bagus, baik untuk Jateng maupun Kaltim," jelasnya.
Terkait kunjungan Pemprov Jateng ini, Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim, Meiliana mengatakan, Pemprov Kaltim menyambut baik kunjungan ini dan Kaltim siap berbagi tips dan pengalaman terkait pemekaran DOB Kaltara yang terbilang sukses meskipun memang membutuhkan waktu yang tidak singkat.
"Pemekaran harus dilakukan karena wilayah Kaltim yang sangat luas. Pemekaran dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah utara Kaltim, maka diusulkanlah pembentukan Kaltara. Kami telah membuktikan bahwa pelaksanaan pemekaran Kaltim dengan provinsi baru Kaltara berlangsung tertib dan lancar," kata Meiliana.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Umum Ismiati menambahkan, seiring dengan berkembangnya diskusi dalam pertemuan Pemprov Kaltim dengan Pemprov Jateng, maka tidak hanya perluasan wilayah atau pemekaran yang dibahas. Melainkan beberapa hal, seperti penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait perubahan UU 32/2004 menjadi UU 23/2014.
Selanjutnya, terkait pelaksanaan PP 98/2014 tentang pemberian ijin usaha mikro kecil dalam bentuk satu lembar. Kemudian, pelaksanaan kegiatan peran gubernur selaku wakil pusat di daerah. (her/sul/es/hmsprov).
///FOTO : Asisten Pemerintahan Jawa Tengah Siswolaksono menerima plakat dari Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Meiliana.(heru/humasprov)
13 Agustus 2019 Jam 06:04:06
Pemerintahan
21 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Agustus 2021 Jam 16:58:58
Pemerintahan
18 April 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 Juni 2023 Jam 22:28:17
Kegiatan Pemerintah
07 Juni 2023 Jam 22:21:42
Gubernur Kaltim
07 Juni 2023 Jam 18:07:32
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 20:22:45
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
18 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Mei 2018 Jam 21:46:18
Pendidikan
21 Mei 2019 Jam 21:58:20
Pendidikan