Jauhar: Kegiatan PNPM Tanggungjawab Semua Pihak

04 Februari 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1401 kali

Sosialisasi PNPM-MP di Mahakam Ulu

SAMARINDA - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kaltim HM Jauhar Efendi mengatakan sukses Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) memerlukan dukungan semua pihak.

Sukses program ini akan sangat ditentukan oleh peran pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, unsur Penanggung Jawab Operasional (PJO) Provinsi, PJO Kabupaten, aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan, fasilitator kecamatan, tim koordinasi tingkat provinsi/kabupaten serta masyarakat pedesaan.

“Karena kegiatan ini adalah tanggungjawab semua pihak, saya mohon agar bupati, camat dan para pelaku PNPM-MP lainnya agar meningkatkan kontrol ke lapangan. Apabila menemukan permasalahan segera lakukan tindakan penanganan masalah,” kata Jauhar Efendi, Senin (3/2).

Sosialisasi ini lanjut Jauhar juga dilakukan di daerah otonom baru (DOB), Mahakam Ulu. Melalui sosialisasi tersebut, dia berharap permasalahan yang terjadi di daerah ini dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan tetap menganut asas "Dari Oleh dan Untuk Masyarakat" (DOUM) dengan sistem penanganan secara berjenjang.

”PNPM Mandiri Pedesaan telah meletakkan dasar-dasar perencanaan partisipasif yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menolong dirinya sendiri keluar dari kemiskinan,” jelasnya.

Dalam mengelola BLM, masyarakat diberikan keleluasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang akan dilaksanakan, sehingga hal tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana PNPM-MP di Kaltim sejak 2008 hingga 2013 telah terealisasi dengan baik, termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu yang dulu masih menjadi bagian dari Kabupaten Kutai Barat.

Misalnya dalam bentuk sarana air bersih, aneka bangunan, bangunan lengkap, bantuan biaya pendidikan, gedung serbaguna, insentif tenaga pendidikan, gedung kesehatan, jalan, jembatan, gedung sekolah, listrik, fasilitas mandi cuci kakus (MCK), pasar, prasarana kesehatan dan prasarana pendidikan.

”Pemkab Mahakam Ulu dan Pemerintahan Desa memiliki peran sangat penting untuk mendukung sukses PNPM Mandiri di daerah mereka. Sebab, program tersebut memang diarahkan untuk mendukung program pembangunan masyarakat desa,” jelasnya.

Selain itu, pada 2013 banyak contoh PNPM-MP yang telah bermanfaat bagi masyarakat, antara lain, pembangunan jembatan di Desa Umak Bekuai, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kukar. Pengembangan Posyandu Pembantu (Postu) di Kampung Merancang Ulu Kecamatan Gunung Tabur, Berau.

Pembangunan Gedung TK Kampung Bumi Jaya Kecamatan Talisayan, Berau. Pemberian bis sekolah di Kecamatan Tanjung Palas, Bulungan dan pembangunan dan pengembangan gedung PAUD di wilayah perbatasan, tepatnya di Desa Long Apung Kecamatan Kayan Selatan, Malinau.

“Semua itu bukti nyata perkembangan program PNPM yang diharapkan dapat mempermudah perkembangan pembangunan ekonomi masyarakat desa di kabupaten. Kami berharap pada 2014 ini juga membuahkan keberhasilan yang sama,” jelasnya.

Pada 2013, kegiatan PNPM-MP dilakukan di 10 kabupaten dengan 116 kecamatan dengan total dana bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp179 miliar, terdiri dari APBN Rp115 miliar, APBD kabupaten Rp63 miliar.

Pada 2010-2013 Kaltim juga mendapat alokasi PNPM-MP untuk wilayah perbatasan, yakni Kabupaten Nunukan, Kutai Barat serta Malinau, dengan alokasi BLM per kecamatan sebesar Rp1 miliar. (jay/hmsprov).

Foto: Jauhar Efendi

Berita Terkait