Kalimantan Timur
Jauhar Siap Ikuti Diskusi Forum Pemred, Bahas Dampak Covid-19, Warga Kaltim Jatuh Miskin

Dok.humaskaltim

SAMARINDA - Plt Asisten Pemerintah dan Kesra Setprov Kaltim yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Dr HM Jauhar Efendi akan hadir dalam diskusi virtual  Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Massa Kaltim  bertajuk "Forum Pemred Talkshow Ngobrol Bareng HM Jauhar Efendi" dengan topik Apakah Warga Kaltim Jatuh Miskin akibat Covud-19, Rabu malam (3/6/2020).

Diskusi direncanakan berlangsung empat sesi selama 120 menit. Seperti tajuknya, maka hal-hal yang akan dibahas  tentu terkait dampak ekonomi bagi masyarakat akibat wabah Covid-19. Termasuk peran Pemprov Kaltim dalam penanganan dampak ekonomi melalui pemberian Bantuan Sosial Masyarakat (BSM) Provinsi.

Jauhar juga akan menyampaikan informasi terkait progres penyaluran bantuan sosial bersumber dari dana desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di Kaltim. 

"Berdasarkan data yang kita himpun hingga 2 Juni 2020, BLT Desa sudah salur ke 53.723 KK penerima," kata Jauhar.  

Tahap I sudah salur di 713 desa dari 841 desa dengan nilai Rp32, 233 miliar,  tahap II salur di 207 desa dengan nilai Rp7,852 miliar, dan tahap III salur di 4 Desa dengan nilai Rp54 juta. 

Penyalurannya paling banyak dilakukan secara tunai, yakni sebanyak 53.095 KK dan sisanya sebanyak 628 KK disalurkan melalui bank atau non tunai. 

Sedangkan jika dilihat data per kabupaten, penyaluran paling banyak di Kabupaten Kutai Barat yakni tahap I sebanyak 184 desa dari 190 desa, tahap II 162 desa, dan tahap III. Kubar menjadi satu-satunya kabupaten yang sudah menyalurkan BLT Desa tahap III.

Berbanding terbalik dengan Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan daerah otonom baru pemekaran Kutai Barat. Dari 50 Desa tercatat baru 9 Desa yang sudah salur BLT Desa tahap I dan selebihnya masih belum salur. 

Jauhar menyebut kebijakan penyaluran BLT merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan perputaran ekonomi desa yang melemah selama Covid-19. Sesuai amanah permendes prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang mengamanatkan untuk tiga sektor, yakni pembangunan melalui padat karya tunai desa, BLT desa, dan untuk kegiatan desa melawan Covid-19. 

Diskusi juga diikuti Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub, mantan anggota DPRD Kaltim Nixon Butarbutar, dan kalangan wartawan serta pendamping desa. (jay/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation