Jumlah Penyuluh Pertanian Masih Kurang
TENGGARONG – Tim monitoring dan evaluasi upaya khusus (monev upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedele (pajale) Kaltim intensif turun ke kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan tanaman pangan.
Kegiatan Tim Monev Upsus merupakan bagian dari upaya mendukung optimalisasi kinerja penyuluh atau pendamping pertanian di tingkat lapang. Juga, sebagai upaya percepatan pencapaian swasembada pangan Kaltim.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Sempaja Samarinda, H Syarfiddin yang juga Ketua Tim Monev Upsus Wilayah Selatan mengakui perlu keseriusan semua pihak terkait guna meningkatkan kapasitas pendamping (penyuluh).
“Selama lima hari kami melakukan monitoring mulai Kutai Barat hingga Kutai Kartanegara, jujur masih perlu banyak upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendamping atau penyuluh pertanian,” kata Syarfiddin usai pertemuan di Makodim 0906 Tenggarong, Senin (7/12).
Dia menyebutkan jumlah tenaga penyuluh yang idealnya satu desa satu penyuluh namun hingga kini masih kurang. Kaltim memiliki 1.012 desa sewajarnya terdapat 1.012 tenaga penyuluh tetapi saat ini sebanyak 855 orang berarti masih kurang 157 orang.
Selain itu, dari 566 penyuluh pertanian hanya tujuh persen atau 40 penyuluh yang memiliki sertifikat atau tersertifikasi. Berarti masih ada sekitar 93 persen yang belum memiliki sertifikat atau belum berkompeten.
Karenanya, upaya pemerintah dalam menanggulangi kekurangan tenaga dan kompetensi (kapasitas) penyuluh di Kaltim melalui program dan kegiatan upsus peningkatan produksi pajale ini pemerintah melibatkan jajaran TNI sebagai tenaga pendamping pertanian.
Disebutkan Syarfiddin melalui UPTB Bapeltan telah dilaksanakan pelatihan pertanian untuk empat angkatan bagi 351 anggota TNI di jajaran Kodam VI Mulawarman, khususnya Babinsa (Bintara Pembina Desa) Prajurit Korem 091/Aji Surya Natakesuma. “Masing-masing terdiri dari angkatan pertama sebanyak 68 orang, angkatan kedua 101 orang dan angkatan ketiga 106 orang serta angkatan keempat sebanyak 76 orang,” sebutnya.
Syarfiddin berharap keterlibatan prajurit TNI dalam melakukan pendampingan pertanian bersama penyuluh tingkat lapang (penyuluh pertanian lapang/PPL). Maka, target pencapaian swasembada pangan Kaltim bahkan nasional dapat diwujudkan.
“Target pemerintah pada 2017 ini kita sudah harus swasembada pangan khususnya pencapaian surplus 10 juta ton padi (beras) secara nasional. Kaltim sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian pasti ikut berkontribusi,” ungkap Syarfiddin.
Dia menambahkan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kebupaten di Kaltim dengan 18 kecamatan sebagian besar wilayahnya memiliki kawasan pertanian yang besar. Utamanya, sangat strategis dalam percepatan swasembada pangan Kaltim. (yans/sul/hmsprov)
FOTO : Ketua Tim Monev Upsus Peningkatan Produksi Pajale Kaltim Syarfiddin berbincang dengan jajaran Kodim 0906 Tenggarong. (ist)
04 November 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
06 Februari 2019 Jam 20:57:48
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
09 Desember 2022 Jam 08:24:10
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11 November 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11 Desember 2023 Jam 00:04:16
Gubernur Kaltim
10 Desember 2023 Jam 00:01:40
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
15 Mei 2019 Jam 08:42:40
Even Olahraga
10 April 2022 Jam 19:57:54
Tokoh Inspirasi
01 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
12 November 2019 Jam 09:53:25
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak