SAMARINDA – Keberadaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) sangat strategis, teruatama dalam mendukung pemerintah menyiapkan ketersediaan data PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dan PSKS (potensi sumber kesejahteraan sosial).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim Hj Siti Rusmalia Idrus mengakui tali asih (honorarium) yang diterima para TKSK masih sangat kecil jika dibandingkan dengan tugas yang diemban.
“TKSK ini sudah terbentuk dan berjalan sejak 2009. Peran dan tugas pokok fungsinya sangat besar namun honorarium yang diberikan masih kecil,” kata Rusmalia Idrus pada Bimtek Jejaring Kerja TKSK se-Kaltim 2016 di Samarinda, Kamis (21/4).
Tugas mereka penting lanjutnya, terkait pendataan PMKS dan PSKS yang tersebar di setiap kelurahan, desa bahkan dusun hingga tingkat rukun tetangga di suatu kecamatan.
Selain mendata, memverifikasi dan validasi juga para TKSK melakukan pendampingan yang masuk di dalamnya terdapat 26 PMKS. Dijelaskannya, luasan wilayah Kaltim dengan geografis yang beragam serta medan dari satu desa ke desa lainnya berjauhan menjadi tantangan tersendiri bagi TKSK di kabupaten dan kota.
Rusmalia mengakui sudah ada kabupaten dan kota yang telah memberikan tambahan untuk biaya operasional para TKSK.
“Harapan kami agar semua kabupaten dan kota dapat menganggarkan tambahan biaya operasional untuk TKSK sebagai ujung tombak Kementerian Sosial di tingkat lapang,” harap Rusmalia Idrus. (yans/sul/humasprov
06 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 November 2017 Jam 13:51:15
Pemerintahan
12 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 September 2018 Jam 19:05:15
Pemerintahan
18 Juli 2020 Jam 11:54:53
Pemerintahan
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:37:15
Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:33:16
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:28:26
Informasi dan Komunikasi
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
24 April 2022 Jam 22:30:18
Gubernur Kaltim
04 Maret 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
25 Oktober 2017 Jam 14:08:08
Pengumuman
05 Juli 2021 Jam 22:08:05
Ketetapan Pemerintah