Kaltim Dukung Percepatan Swasembada Pangan
SAMARINDA – Pemerintah sudah menetapkan program surplus 10 juta ton beras dan swasembada pangan pada tahun 2017. Kaltim sebagai salah satu wilayah yang memiliki keunggulan wilayah ikut mendukung bahkan berkontribusi terhadap program nasional itu.
Namun demikian, menurut Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak program pembangunan dan pengembangan sektor pertanian tidak berdiri sendiri. Tetapi perlu dukungan lintas sektor dan penguatan kelembagaan yang bertanggungjawab langsung pada kegiatan tersebut.
“Tugas dan fungsi secara kelembagaan perlu dikuatkan. Kabupaten dan kota wajib membentuk dan memiliki Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP),” kata Awang Faroek Ishak, baru-baru ini.
Gubernur kembali mengingatkan bahwa pembangunan sektor pertanian sudah menjadi prioritas daerah. Maka, keberadaan lembaga teknis sudah menjadi tuntutan dan harus dibentuk hingga ke tingkat kecamatan bahkan desa.
Salah satunya adalah BKPP yang menangani tentang ketersediaan dan distribusi pangan serta pembentukkan tenaga penyuluh lapang pertanian yang profesional, andal serta berkompeten di bidangnya.
BKPP sebagai lembaga teknis yang terkait langsung dengan ketersediaan tenaga pendamping atau penyuluh lapang pertanian bagi pelaku utama (petani) harus didukung dengan keterampilan dan kapasitas penyuluh untuk menunjuang keberhasilan pengembangan kegiatan pertanian.
Menurut Awang, optimalisasi kinerja tenaga penyuluh sangat ditentukan dan tidak terlepas dari keberadaan BKPP secara kelembagaan. Selain, melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) penyuluh juga sangat diharapkan dapat mendukung sarana dan prasarananya.
“Keberadaan BKPP secara kelembagaan sangat penting dan strategis. Terutama dalam memberikan pembinaan serta dukungan sarana dan prasarana agar menciptakan tenaga penyuluh andal, profesional dan terampil dalam melakukan pendampingan,” jelas Awang Faroek.
Apabila, BKPP telah mampu melaksanakan tugas dan fungsi lembaga secara kuat, maka penyuluh lapang pertanian dapat melakukan tupoksinya secara optimal dan kinerja pelaku utama dalam memacu tingkat produktivitas dicapai secara maksimal.
“Saya sangat berharap seluruh daerah sudah membentuk BKPP. Namun, bagi kabupaten dan kota yang belum memiliki lembaga ini saya minta agar segera membentuknya. Hal ini penting agar program percepatan swasembada pangan dapat dicapai,” harap Awang Faroek. (yans/sul/hmsprov)
16 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
19 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
14 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Februari 2018 Jam 19:37:23
Pembangunan
05 Februari 2023 Jam 07:48:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Februari 2023 Jam 07:45:48
Agenda Pemerintah
01 Februari 2023 Jam 07:43:33
Informasi dan Komunikasi
01 Februari 2023 Jam 07:40:29
Agenda Pemerintah
01 Februari 2023 Jam 07:37:47
PKK
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
06 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
07 Agustus 2018 Jam 19:02:12
Lingkungan Hidup
26 Juni 2013 Jam 00:00:00
Agama
20 Mei 2019 Jam 23:37:40
Perhubungan