SAMARINDA - Kajian lembaga pemerintah bersama institusi terkait terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) dilakukan sebagai upaya untuk memantau peran perempuan dalam pembangunan.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Hj Halda Arsyad pada kegiatan Kajian IPM, IPG, dan IDG Kaltim di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (12/11/2018).
Menurut dia, kajian-kajian yang dilakukan dalam upaya percepatan peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan yang diukur melalui beberapa indikator. "Diantaranya, angka harapan hidup, angka melek huruf, angka sumbangan pendapatan perempuan dan laki-laki maupun beberapa pengukuran lainnya," katanya.
Diakuinya, sampai tahun 2016 terlihat bahwa posisi ataupun peran perempuan dalam berbagai lini pembangunan masih sangat rendah. Seperti metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan UNDP tahun 2010 menggambarkan rasio IPM laki-laki dengan perempuan.
Diungkapkan, manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan hanya alat dari pembangunan seperti bagaimana mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. "IPM dibentuk tiga dimensi dasar seperti umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of living)," jelasnya.
Sedangkan IDG ujarnya, menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.
Halda menjelaskan IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indokator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. "Capaian IDG Indonesia tahun 2017 sebesar 71,74. Ada delapan provinsi yang memiliki capian IDG di atas capaian nasional sedangkan sisanya dibawah capaian termasuk Kaltim. Capaian kita hanya sebesar 56,64," ungkapnya.
IDG tertinggi di Kaltim dicapai Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 74,12 diatas nasional sedangkan terendah Bontang sekitar 45,55. Selain itu, berdasarkan data BPS posisi IPG Provinsi Kaltim sebesar 85,62 sedangkan capaian Indonesia tahun 2017 sebesar 90,96.
Terdapat 15 provinsi yang memiliki capaian IPG di atas capaian nasional dan 19 provinsi lainnya berada di bawah capaian nasional termasuk Kaltim. “Sedangkan IPG kabupaten dan kota di Kaltim menunjukkan Balikpapan, Samarinda, Berau, Bontang dan Penajam Paser Utara memiliki capian IPG di atas capaian Kaltim, sisanya di bawah,” tuturnya. (yans/sul/ri/humasprov kaltim)
26 April 2018 Jam 19:36:50
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 Juli 2020 Jam 07:29:48
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15 April 2020 Jam 09:50:48
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 November 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20 Desember 2019 Jam 21:26:04
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19 Agustus 2022 Jam 21:25:22
Gubernur Kaltim
19 Agustus 2022 Jam 21:22:40
Gubernur Kaltim
17 Agustus 2022 Jam 22:28:29
Gubernur Kaltim
17 Agustus 2022 Jam 22:22:02
Agenda Pemerintah
17 Agustus 2022 Jam 21:17:22
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
15 Agustus 2019 Jam 11:53:25
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
15 April 2014 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
05 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
17 Oktober 2018 Jam 18:22:01
Kegiatan Pemerintah