SAMARINDA - Jumlah penduduk miskin dan kurang mampu di Kaltim pada semester II 2015 mengalami penurunan dibanding periode yang sama 2014 sebesar 0,21 persen. Jika pada 2013 penduduk miskin Kaltim mencapai 6,31 persen, maka pada 2014 angkanya turun menjadi 6,10 persen. Secara keseluruhan, penduduk Kaltim mencapai 3.394.932 jiwa.
Demikian disampaikan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim Bere Ali saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak se-Kaltim mengangkat tema Kaltim bebas dari kemiskinan bilamana perempuan dan anak berada dalam garis aman, Senin (25/4) di Rumah Jabatan Walikota Samarinda.
Dalam arahannya, Bere Ali menyampaikan, bahwa jumlah penduduk miskin dan kurang mampu ini didominasi oleh penduduk yang berada di pedesaan. "Penduduk miskin ini terbanyak berada di pedesaan daripada di perkotaan. Sehingga, perlu perhatian lebih, dengan memfokuskan program pembangunan di wilayah pedesaan," katanya.
Program pembangunan yang merupakan proses menuju masyarakat sejahtera ini diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Kaltim. "Kita Optimistis jumlah penduduk miskin bisa diturunkan lagi tahun ini dan tahun-tahun berikutnya," kata Bere.
Selain permasalahan kemiskinan, Bere Ali juga menyampaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim. Bere menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2014 sebanyak 392 kasus dan 156 kasus. Sedangkan, pada semester II tahun 2015 sebanyak 380 kasus kekesaran terhadap perempuan dan 170 kasus kekerasan terjadi pada anak-anak.
"Dari jumlah ini, hampir setiap hari terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan setiap dua hari sekali terjadi kekerasan terhadap anak. Naik turunnya jumlah kasus yang dilaporkan ini perlu diwaspadai dan perlu dicari penyebabnya," katanya.
Pemerintah kata Bere, tidak mungkin berkerja sendiri dalam mengentaskan kemiskinan dan upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak. Pemerintah memerlukan dukungan semua pihak mulai dari aparat penegak hukum, organisasi, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sejumlah pihak lainnya.
"Mari sama-sama memberikan penyadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya komitmen semua pihak untuk melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak," katanya. (rus/sul/e/s/humasprov
29 Juli 2022 Jam 10:38:06
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11 April 2020 Jam 09:57:04
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16 April 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16 Agustus 2022 Jam 09:26:10
Pertanian dan Ketahanan Pangan
16 Agustus 2022 Jam 09:19:58
Perkebunan
14 Agustus 2022 Jam 09:16:50
Gubernur Kaltim
14 Agustus 2022 Jam 09:13:27
Informasi dan Komunikasi
14 Agustus 2022 Jam 08:14:45
Kegiatan Silaturahmi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
09 Februari 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
27 Juli 2019 Jam 15:16:22
Info Grafis
09 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
09 Agustus 2018 Jam 19:15:44
Kepemudaan dan Olahraga
05 Februari 2019 Jam 20:57:52
Pembangunan