Kaltim Bangun Kerja Sama Optimalkan Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah

15 September 2022 Jam 18:26:45 Cinthia Perencanaan Kegiatan 588 kali

Foto Syaid Fathur Rachman / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor diwakili Pj Sekda Provinsi Kaltim H Riza Indra Riadi melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2022 di Jakarta.

Penandatanganan dilakukan secara daring di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim dengan didampingi Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati dan Kepala KPP Pratama Samarinda Ilir Emri Mora Singarimbun, Kamis 15 September 2022.

"Kita harapkan melalui kerja sama ini penerimaan pajak di daerah dan pusat dapat terealisasi dengan tepat dan terus meningkat. Sehingga membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Riza Indra Riadi usai seremoni penandatangan kerja sama tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Provinsi Kaltim.

Riza pun bersyukur hingga akhir semester I 2022 seluruh daerah, apalagi daerah penghasil SDA mendapatkan tambahan penerimaan pajak mencapai Rp901 miliar.

Sedangkan DJP hanya mendapatkan tambahan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp63,68 miliar.

"Karena itu, kita bersyukur adanya kerja sama ini. Sehingga bisa bagaimana melakukan realisasi penerimaan pajak tersebut, melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini DJP dan DJPK," jelasnya.

Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati menjelaskan, melalui kerja sama tersebut akan mendukung pendataan penerimaan pajak antardaerah maupun pusat. Dengan begitu, akan mampu mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah dan pusat.

Hadir langsung di Jakarta, Gubernur Kaltara H Zainal A Paliwang, perwakilan pemerintah daerah.

Hadir dari Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Direktur Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Waluya serta hadir juga dari Pemprov Kaltim Kepala DPMPTSP Kaltim Puguh Harjanto.

Penandatanganan dilakukan serentak dilaksanakan 86 daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.(jay/sul/adpimprov kaltim)