Kaltim Bebas Narkoba 2015 Harus Diwujudkan

31 Agustus 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Kesehatan 1064 kali

SAMARINDA-Tekad Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak untuk berperang terhadap narkoba dan bertekad bebas narkoba pada 2015, tentunya harus didukung seluruh elemen masyarakat Kaltim.
"Tekad gubernur mencapai Kaltim Zero Narkoba pada 2015 adalah tekad yang mulia. Memang tidak mudah. Namun dengan tekad bersama seluruh komponen masyarakat untuk memerangi peredaran gelap narkoba maka hal itu pasti bisa diwujudkan," kata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi(BNNP) Kaltim Kombespol drg Agus Gatot Purwanto saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (30/8).
Dijelaskan, zero narkoba tidak berarti harus nol persen. Zero narkoba bisa dipahami dengan kerja keras dan upaya serius untuk menurunkan hingga minimal tiga persen. Tekad bersama untuk menyelamatkan generasi bangsa, maka dukungan seluruh masyarakat serta dukungan TNI dan Polri dalam upaya pencegahan, pembinaan dan perang melawan narkoba ini tentu sangat diharapkan.
"Pemberantasan penyalahgunaan narkoba perlu kerjasama antarinstansi. Kaltim merupakan provinsi yang memiliki potensi penyalahgunaan narkoba terbesar di Indonesia. Saat ini Kaltim berada di peringkat ketiga nasional dalam penyalahgunaan narkoba," jelasnya.
Menurutnya, menurunkan penyalahgunaan narkoba tentunya butuh kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi melakukan penyelamatan. Sebab, penyalahgunaan narkoba bisa menyerang siapa saja, dan bukan mustahil menyerang salah satu anggota keluarga dan kerabat terdekat kita.
"Dari 97 ribu populasi penyalahguna narkoba di Kaltim penyebarannya terjadi di sekitar tempat tinggal, tempat kerja, termasuk di sekolah dan perguruan tinggi. Karena itu perlu kesadaran melakukan tindakan penyembuhan pengguna dan langkah antisipatif bagi yang bukan pengguna," ujarnya.
Agus sangat mendukung pelaksanaan tes urine pada semua pegawai, karena kegiatan itu salah satu upaya untuk menekan pengunaan narkoba.
Ia menjelaskan, sesuai amanat Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika, setiap pecandu narkoba wajib melaporkan diri ke pihak layanan kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit dan sejenisnya untuk dilakukan terapi atau rehabilitasi atas dirinya. Jika hal itu dapat dilakukan masing-masing individu, maka secara langsung akan membantu pemerintah mewujudkan sasaran dan strategi pembangunan dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan gelap narkoba di Kaltim. (sar/hmsprov).