Kaltim Bertekad Bangun Perbatasan Bekerjasama dengan TNI
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menjalin kerjasama dengan jajaran TNI untuk membangun perbatasan di daerah ini. Kebersamaan itu dibangun Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak dan jajaran Kodam VI Mulawarman dan bisa diibaratkan mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
Sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pengembangan kawasan perbatasan harus dilakukan dengan kebersamaan pemerintah daerah dan TNI. Perbatasan Kaltim dengan Negara Malaysia terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu, sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara perbatasan dengan Malaysia ada di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
“Pembangunan ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar Gubernur bersama Pangdam menjaga dan mengembangkan wilayah perbatasan. Karena itu, Pemprov Kaltim bertugas bagaimana menyediakan pos keamanan perbatasan dan Kodam mengisi dengan kekuatan personil TNI,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak baru-baru ini di Samarinda.
Selain sebagai beranda terdepan NKRI, perbatasan juga merupakan kawasan strategis nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat lokal maupun pendatang.
Karena itu, selain mempertahankan keutuhan negara di wilayah perbatasan, diharapkan pengembangan wilayah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pro rakyat, yakni transmigrasi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga pemberdayaan masyarakat.
Contoh, untuk program perkebunan diharapkan pengembangan kelapa sawit dan kakao di wilayah perbatasan. Termasuk pengembangan tanaman padi yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kaltim di Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
“Tetapi, semua itu tidak akan sukses, jika kebutuhan yang lain tidak terpenuhi, contohnya sarana infrastruktur jalan juga harus baik,” jelasnya.
Mewujudkan itu semua, perlu sinergisitas Pemprov Kaltim dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota yang memiliki wilayah perbatasan. Terutama SKPD terkait, mulai dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan harus saling bekerja sama sehingga pengembangan perbatasan dapat terwujud.
Agar program tersebut terlaksana dengan sukses, SKPD terkait harus melakukan koordinasi dengan provinsi lain dan pemerintah pusat untuk menyiapkan program transmigrasi ini.
“Para transmigran yang akan kita datangkan harus memiliki keahlian, berupa kemapuan bertani dan berkebun. Dengan begitu, maka kehadiran para transmigran secara langsung akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan kawasan perbatasan," ujar Gubernur. (jay/sul/es/hmsprov)
///FOTO : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak bersama jajaran TNI saat meninjau pos perbatasan di Simanggaris.(dok/humasprov)
19 September 2019 Jam 22:52:06
Pembangunan
02 Januari 2020 Jam 09:50:17
Pembangunan
17 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
25 Mei 2018 Jam 21:05:23
Pembangunan
23 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 18:07:56
Gubernur Kaltim
21 Maret 2023 Jam 18:00:13
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 17:54:22
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:23:52
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
16 Juni 2020 Jam 09:33:23
Pembangunan
11 Maret 2020 Jam 09:39:27
Kegiatan Silaturahmi
07 Februari 2017 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Januari 2022 Jam 21:18:33
Informasi dan Komunikasi
16 April 2020 Jam 10:05:36
Berita Foto