Kaltim Dapat Bantuan 88 BTS

23 November 2017 Jam 08:50:37 Humas Prov. Kaltim Informasi dan Komunikasi 947 kali

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kaltim terus berupaya melakukan pembangunan bidang telekomunikasi di daerah-daerah yang masih belum terjangkau akses telekomunikasi atau daerah blank spot di daerah pedalaman dan perbatasan maupun pulau terluar Kaltim. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Abdullah Sani mengatakan upaya mengatasi blank spot tersebut akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019. Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengajukan usulan untuk pembangunan menara base transceiver station (BTS) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Untuk 2018, lanjut Sani jumlah usulan pembangunan sebanyak 139 BTS. Dari usulan tersebut, Kemenkominfo menyetujui pembangunan menara sebanyak 88 BTS. BTS nantinya akan dibangun di beberapa wilayah yang masih blank spot, diantaranya 11 BTS akan dibangun di Kabupaten Berau. "Kemudian di Kutai Timur sebanyak 18 BTS, Kutai Barat sebanyak 21 BTS, Paser sebanyak 19 BTS, Mahakam Ulu (Mahulu) sebanyak 13 BTS, dan wilayah Kutai Kartanegara akan dibangun sebanyak 6 BTS," kata Abdullah Sani, Rabu (22/11).

Ditambahkan, bantuan 88 BTS tersebut akan dibangun pada tahun 2018 dan pada Nopember ini akan dibangun 6 BTS, dimana untuk towernya akan dibangun oleh Pemkab Mahulu dan apa yang dilukukan ini merupakan suatu keberhasilan Pemprov Kaltim dalam rangka menghilangkan blank spot di daerah. Dengan rencana pembangunan tower plus BTS tersebut, Abdullah Sani mengharapkan permasalahan blank spot di Kaltim dapat teratasi dan masyarakat Kaltim semakin mendapatkan kemudahan berkomunikasi dan mengakses berbagai informasi khususnya di wilayah pedalaman, perbatasan dan pulau terluar.

Komitmen Gubernur Kaltim melalui Diskominfo mengharapkan agar seluruh masyarakat Kaltim merasakan program pembangunan pemenuhan sarana telekomunikasi, bukan hanya masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat yang ada di pedesaan dan perbatasan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat pedalaman, perbatasan dengan masyarakat perkotaan. "Kita terus berupaya agar daerah-daerah yang masih blank spot bisa segera teratasi, sehingga masyarakat yang berada di pedalaman, perbatasan maupun di pulau terluar dapat menikmati pelayanan telekomunikasi dalam bentuk 3G, sehingga bukan saja untuk berkomunikasi tetapi juga bisa dipakai untuk internet," papar Abdullah Sani. (mar/sul/humasprov)