JAKARTA - Dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019, Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) bersama perwakilan pimpinan intansi pemerintah pusat dan daerah, Bawaslu, serta Ombudsman Republik Indonesia mendeklarasikan "Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan pendeklarasian gerakan nasional netralitas ASN sangat penting bagi seluruh ASN untuk berlaku netral pada setiap pesta demokrasi sebagai bentuk profesionalisme kerja.
"Kita berharap seluruh ASN di lingkup Pemprov Kaltim dan kabupaten dan kota bersikap netral dalam pesta demokrasi untuk legeslatif dan presiden/wakil presiden April 2019 mendatang. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani masing-masing," kata Hadi Mulyadi usai mengikuti pendeklarasian Gerakan Nasional Netralitas ASN di Auditorium Bina Karna Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (23/10).
Sebelumnya, Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan dalam Undang-Undang ASN diamandatkan kepada ASN untuk menjaga netralitas ASN. Ini bukan bukan hal sepele, karena ASN memiliki kekuatan dan pengaruh cukup besar di masyarakat. "Karena itu menjadi godaan bagi kepala daerah untuk memanfaatkan dukungan ASN. Padahal sebelumnya ASN sudah bersumpah bahwa mereka tidak boleh berpihak kepada suatu kelompok manapun dan kepada siapapun termasuk kepada mertuanya," kata Sofian Effendi.
Ditambahkan, menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres April 2019, KASN terus meningkatkan pengawasan bersama Bawaslu dan lembaga terkait lainnya untuk menjaga netralitas ASN.
Isi deklarasi Gerakan Nasional Netralitas ASN dibacakan Sofian Effendi diikuti seluruh hadirin. Komitmen ini untuk menjaga dan menegakan prinsip netralitas bagi ASN di instansi masing-masing, baik dalam menjalankan fungsi pelayanan publik maupun fungsi lainnya. Acara tersebut juga ditandai dengan penandatanganan dukungan oleh masing-masing dari perwakilan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. (mar/sul/humasprov kaltim)
13 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Agustus 2019 Jam 10:12:27
Pemerintahan
11 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Mei 2023 Jam 09:36:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Mei 2023 Jam 09:33:40
Ibu Kota Negara
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
06 Mei 2020 Jam 16:46:55
Penanggulangan Bencana
01 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
19 Agustus 2022 Jam 21:20:16
Breaking News Kaltim
24 Januari 2022 Jam 10:59:47
Rapat Koordinasi Pemerintah
09 Juni 2016 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga