Kaltim Dukung Deklarasi Gerakan Nasional Netralitas ASN

24 Oktober 2018 Jam 20:46:13 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 725 kali

Wagub Hadi Mulyadi menandatangani komitmen Gerakan Nasional Netralitas ASN. (umar/humasprov kaltim)

JAKARTA - Dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019, Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) bersama perwakilan pimpinan intansi pemerintah pusat dan daerah, Bawaslu, serta Ombudsman Republik Indonesia mendeklarasikan "Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan pendeklarasian gerakan nasional netralitas ASN sangat penting bagi seluruh ASN untuk berlaku netral pada setiap pesta demokrasi sebagai bentuk profesionalisme kerja.

"Kita berharap seluruh ASN di lingkup Pemprov Kaltim dan kabupaten dan kota bersikap netral dalam pesta demokrasi untuk legeslatif dan presiden/wakil presiden April 2019 mendatang. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani masing-masing," kata Hadi Mulyadi usai mengikuti pendeklarasian Gerakan Nasional Netralitas ASN di Auditorium Bina Karna Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (23/10).

Sebelumnya, Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan dalam Undang-Undang ASN diamandatkan kepada ASN untuk menjaga netralitas ASN. Ini bukan bukan hal sepele, karena ASN memiliki kekuatan dan pengaruh cukup besar di masyarakat. "Karena itu menjadi godaan bagi kepala daerah untuk memanfaatkan dukungan ASN. Padahal sebelumnya ASN sudah bersumpah bahwa mereka tidak boleh berpihak kepada suatu kelompok manapun dan kepada siapapun termasuk kepada mertuanya," kata Sofian Effendi.

Ditambahkan, menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres April 2019, KASN terus meningkatkan pengawasan bersama Bawaslu dan lembaga terkait lainnya untuk menjaga netralitas ASN.

Isi deklarasi Gerakan Nasional Netralitas ASN dibacakan Sofian Effendi diikuti seluruh hadirin. Komitmen ini untuk menjaga dan menegakan prinsip netralitas bagi ASN di instansi masing-masing, baik dalam menjalankan fungsi pelayanan publik maupun fungsi lainnya. Acara tersebut juga ditandai dengan penandatanganan dukungan oleh masing-masing dari perwakilan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. (mar/sul/humasprov kaltim)