SAMARINDA-Pemprov Kaltim melalui Badan Pembangunan Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Kaltim siap mendukung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengukur batas Negara yang berada di wilayah perbatasan, terutama yang masuk di wilayah Kaltim.
“Sesuai arahan Menkopolkam Mayjen TNI Djoko Suyanto, untuk penanganan batas Negara di wilayah perbatasan, semua pihak di daerah tersebut harus dilibatkan. Karena, di wilayah tersebut tentu ada nilai sejarah kedaerahaan dan kebudayaan yang harus dilestarikan, sehingga wajar jika masyarakat maupun pemerintah di daerah setempat dilibatkan,” kata Kepala BPPDT Kaltim Frederik Bid di Kantor Gubernur Kaltim Samarinda, Kamis (7/2).
Apabila Pemprov Kaltim dilibatkan dalam pengukuran batas tersebut, tentu akan membantu Pemprov untuk mengetahui letak batas Negara yang berada di wilayahnya. Menurut dia, jangan sampai, pengukuran tersebut hanya diketahui Pemerintah Pusat, karena apabila hanya Pemerintah Pusat yang mengetahui, maka Pemerintah Provinsi tidak mengetahui batas Negara yang berada di daerah ini.
“Pemprov berhak mengetahui batas Negara. Karena, apabila ada perubahan-perubahan yang berpengaruh terhadap batas Negara di wilayah tersebut, maka masyarakat dan pemerintah di daerah yang lebih mengetahui secara cepat,” jelasnya.
Guna mendukung penetapan batas Negara tersebut, Pemprov Kaltim melalui BPPDT Kaltim terus berupaya mengikuti rapat koordinasi tentang pembahasan batas Negara tersebut.
Pengukuran batas Negara selama ini dilakukan Kemenhan. Pengukuran juga dilakukan oleh Jawatan Pengukuran Malaysia, karena batas Negara yang berada di tiga kabupaten di Kaltim, yakni Nunukan, Kutai Barat dan Malinau berhadapan dengan batas wilayah Malaysia. (jay/hmsprov)
21 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 Mei 2021 Jam 16:34:18
Pemerintahan
25 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
09 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 Oktober 2023 Jam 19:02:03
Gubernur Kaltim
04 Oktober 2023 Jam 19:01:02
Gubernur Kaltim
04 Oktober 2023 Jam 18:55:15
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
02 April 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
17 Juni 2020 Jam 20:28:47
Investasi
07 November 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
20 Januari 2019 Jam 18:42:54
Kegiatan Silaturahmi
29 Juli 2022 Jam 06:44:32
Gubernur Kaltim