Kaltim Fokus 3 Masalah Pendidikan

01 Februari 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pendidikan 4634 kali

* Rakor Pendidikan se-Kaltim 2013

SAMARINDA - Pemprov Kaltim melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim berupaya menyelesaikan tiga permasalahan nasional terkait pembangunan pendidikan. Tiga permasalahan itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan status RSBI, kemudian kebijakan nasional tentang perubahan kurikulum pendidikan yang saat ini berlaku (KTSP) dan antisipasi pelanggaran Ujian Nasional (UN) di daerah. Tiga permasalahan itu dinilai akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas mutu pendidikan di daerah.

Demikian harapan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak yang disampaikan melalui Asisten Kesejahteraan Pemprov Kaltim H Sutarnyoto saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan se-Kaltim 2013 di Kantor Gubernur Kaltim Samarinda, Kamis (31/1).

“Keputusan MK tidak akan berpengaruh terhadap keinginan daerah untuk menyukseskan program pendidikan yang berkualitas. Sejak 2009, Gubernur Awang Faroek dengan Bupati dan Walikota telah berkomitmen untuk mendukung sekolah unggulan,” kata Sutarnyoto.

Diharapkan melalui Rakor tersebut diperoleh solusi untuk sukses penyelenggaraan sekolah unggulan di daerah. Artinya, meski RSBI statusnya telah dihapuskan, tetapi standar kompetensi ilmu pengetahuan pendidikan di masing-masing sekolah yang sebelumnya berstatus RSBI tetap dipertahankan, sehingga kualitas mutu pendidikan di sekolah tersebut tetap ada.

Sementara, mengenai perubahan kurikulum yang saat ini berlaku Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Pemprov Kaltim menyambut gembira perubahan kurikulum baru tersebut karena dalam kurikulum baru ini para peserta didik selain diberi seperangkat pengetahuan akademis yang dipilih sesuai dengan perkembangan anak didik dan kebutuhan masyarakat Indonesia, mereka juga dibekali dengan berbagai keterampilan akademis, kemampuan berpikir dan bernalar ilmiah serta mengembangkan sikap ilmiah dan karakter yang berlandaskan budaya bangsa Indonesia.

Menurut dia, isi kurikulum 2013 ini dipandang cocok yang bertujuan membentuk bukan hanya manusia yang cerdas, terampil, memiliki sikap dan moralitas yang baik tetapi juga menghasilkan peserta didik yang kreatif, inovatif dan berintegritas dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan yang sangat cepat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

“Pemprov Kaltim mengintruksikan kepada jajaran Dinas Pendidikan agar menyambut baik kurikulum 2013 dan menyiapkan para pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu mengimplementasikan kurikulum baru tersebut sesuai dengan kondisi daerah Kaltim,” jelasnya.

Sementara, mengenai kegiatan rutin pendidikan yaitu Ujian Nasional (UN). Sutarnyoto mengimbau agar jajaran dinas pendidikan, sekolah dan para guru melaksanakan UN secara jujur dan bertanggung jawab sehingga tidak ada manipulasi atau kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan hanya karena menginginkan peserta UN lulus keseluruhan dan atau meraih nilai yang tinggi.

Karena itu Fakta Integritas (FI) UN harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait tanpa kecuali, termasuk para siswa peserta UN, karena kisi-kisi UN sudah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

“Saya berharap sekolah dan para gurunya mempersiapkan perserta didik sebaik-baiknya sehingga dapat menguasai materi UN tahun ini,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kaltim H Musyahrim berharap dari Rakor Bidang Pendidikan dapat muncul gagasan-gagasan, pemikiran dan rencana strategis untuk mengembangkan pendidikan di Kaltim.

“Saran dan kritik yang diberikan peserta Rakor sangat kami harapkan, sehingga daerah ini mampu mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas dan peserta didik yang dapat mendukung pembangunan daerah, baik infrastruktur maupun SDM. Jika semua itu dapat diwujudkan, maka kesejahteraan masyarakat juga dapat tercapai,” harapnya.

Rakor Pendidikan tersebut diikuti 140 peserta yang terdiri dari jajaran Dinas Pendidikan Kaltim dan Kepala Dinas Pendidikan se-Kaltim. (jay/hmsprov)

Berita Terkait