SAMARINDA - Transformasi ekonomi (hilirisasi) dengan menggali potensi unggulan ekonomi diluar minyak dan gas (migas) dan batubara menjadi jawaban untuk membangun ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Dalam upaya mencapai implementasi hilirisasi industri guna mencapai target pertumbuhan dan struktur ekonomi yang berkualitas, diharapkan pada 2017 pemerintah bisa lebih fokus melakukan percepatan penyelesaian program pembangunan yang mendukung hilirisasi industri melalui kawasan industri yang telah ditetapkan.
"Kita telah berhasil melakukan hilirisasi industri di sektor gas/petrokimia di kawasan industri Bontang, namun hilirisasi di sektor mineral, batubara, crude palm oil (CPO), industri pertanian dan industri pariwisata masih perlu dilakukan percepatan," kata Plt Sekprov Kaltim H Rusmadi saat membuka Rakor Bappeda se-Kaltim 2016 di Kabupaten Tana Paser, Rabu (3/2) lalu.
Percepatan yang dimaksud kata Rusmadi adalah pengembangan agroindustri oleochimical di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). Penyelesaian yang diharapkan terkait pembangunan pelabuhan, tangki timbun dan infrastruktur lainnya. Kemudian pengembangan Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung perlu dilakukan percepatan pembangunan Jembatan Pulau Balang beserta aksesnya termasuk pengembangan Marine Technopark.
"Samarinda sebagai kawasan indutri jasa dan perdagangan perlu percepatan penyelesaian pembangunan Bandara Samarinda Baru, termasuk akses ring road, Jembatan Mahkota II dan Jembatan Kembar," ujarnya.
Tugas mewujudkan proyek-proyek tersebut menghadapi tantangan sangat berat, karena kapasitas fiskal khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menurun, dimana transfer pemerintah pusat ke Pemprov Kaltim dari tahun ke tahun terus mengalami perununan,
"Ketidak pastian kebijakan transfer dana pusat ke daerah, perubahan regulasi yang mempengaruhi kewenangan dan kelembagaan, mengharuskan kita untuk bekerja cerdas dengan melakukan terobosan kegiatan pembangunan, sehingga tidak terus bergantung pendanaan dari pusat," kata Rusmadi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan Kaltim merupakan keberhasilan kolektif dari provinsi bersama-sama pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Oleh karena itu semuanya harus bisa merapatkan barisan untuk bekerja bersama-sama secara sinergis.
Penyusunan Rencaca Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga penentuan program dan kegiatan harus menyentuh masyarakat secara langsung. (mar/sul/es/hmsprov)
04 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
29 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
12 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
19 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
13 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Oktober 2020 Jam 14:58:51
Berita Acara
23 Januari 2019 Jam 17:33:21
Lingkungan Hidup
20 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
03 Juli 2014 Jam 00:00:00
Sosial