Kaltim Harus Tingkatkan Kualitas SDM

06 November 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Sumber Daya Manusia 1817 kali

SAMARINDA – Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) mutlak dilakukan untuk mengantisipasi persaingan global di berbagai bidang. Langkah Pemprov memberikan Beasiswa Kaltim Cemerlang dianggap sebagai langkah tepat untuk mempersiapkan SDM berkualitas yang bisa dirasakan, paling tidak untuk lima tahun ke depan.
Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, HM Yadi Robyan Noor usai meninjau pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Samarinda, Minggu (3/11).
“Indikasi persaingan ini bisa terlihat saat seleksi CPNS di beberapa kabupaten/kota di Kaltim, termasuk di Samarinda. Persaingan antar pelamar dari Kaltim dan pelamar dari luar Kaltim cukup besar,” ujarnya.
Dijelaskan pada tahun ini, ada sebelas kabupaten/kota selain Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara dan Kota Tarakan, melakukan penerimaan pegawai untuk memenuhi kebutuhan pegawai.
Setidaknya 32.179 pelamar bersaing untuk memperebutkan 2.053 formasi umum yang tersedia di seluruh Kaltim. Dari jumlah tersebut, 2.943 orang tercatat sebagai pelamar dari luar Kaltim.
Terbanyak di Samarinda, yakni 2.793 pelamar, dari jumlah itu 759 diantaranya berasal dari luar Kaltim, begitu juga dengan PPU dari 5.507 pelamar, 1001 orang diantaranya pelamar dari luar Kaltim.
Pelamar dari luar Kaltim ini, ujarnya tentu memiliki pendidikan yang baik jika dilihat dari lulusan tempat mereka menuntut ilmu, sebut saja pelamar dari Pulau Jawa yang rata-rata merupakan lulusan universitas ternama dengan kualitas pembelajaran lebih baik dari Kaltim.
Pemprov Kaltim, jelasnya selain memberikan Beasiswa Kaltim Cemerlang juga memberikan fasilitas belajar untuk peningkatan kualitas pegawai negeri sipil di lingkungan SKPD dengan syarat-syarat tertentu.
Syarat-syarat tertentu ini diatur dan dirancang oleh BKD Kaltim diantaranya penguatan kualitas PNS sektor pertambangan, kelautan dan perikanan, ahli teknologi informasi, bina marga dan kesehatan.
“Jadi tidak bisa seorang PNS asal saja melaksanakan tugas belajar, apalagi memakai anggaran daerah. Perlu pemahanan agar yang tugas belajar harus sesuai dengan kebutuhan Kaltim ke depan,” tegasnya. (yul/hmsprov).

////FOTO : Sejumlah peserta yang mengikuti seleksi CPNS di Kaltim.(dok/humasprov kaltim)

Berita Terkait