Kalimantan Timur
Kaltim Kekurangan Pemandu Lapang Perkebunan

Kaltim Kekurangan Pemandu Lapang Perkebunan

 

SAMARINDA - Subsektor perkebunan yang merupakan salah satu bagian program pembangunan pertanian dalam arti luas telah menjadi program prioritas pembanguan di Kaltim, namun hingga saat ini masih kekurangan tenaga pemandu di tingkat lapangan.

Jumlah pemandu lapang yang tergabung dalam Ikatan Pemandu Lapang Perkebunan Indonesia Wilayah Kaltim semula sekitar 55 orang. Namun sejak dibentuknya Kalimantan Utara (Kaltara)  jumlah pemandu lapang tinggal 21 orang. Dari jumlah itu petugas yang aktif hanya hanya 16 orang.

Kekurangan tenaga pemandu di tingkat lapang ini menurut Etnawati, akibat adanya perpindahan tugas atau alih profesi ke instansi lain termasuk diangkat menjadi PNS serta telah masuknya masa pensiun pegawai.

“Kita masih kekurangan tenaga pemandu di tingkat lapang,” kata Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Hj Etnawati, didampingi Kepala Bidang Perlindungan, Henny Herdiyanto.

Padahal lanjut Etnawati, subsektor perkebunan merupakan program prioritas pembangunan pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Kaltim.

Selain itu, perkebunan telah mengembangkan lima komoditi unggulan yang memerlukan tenaga pemandu lapang andal. Sehingga mampu memotivasi serta memberikan dorongan masyarakat agar terus menggeluti kegiatan perkebunan.

Khususnya pada tata cara budidaya, upaya pengendalian hama dan penyakit, kelembagaan hingga pemasaran dan pengolahan hasil perkebunan.

Kelima komoditi unggulan subsektor perkebunan itu berupa kelapa sawit, lada dan karet serta kakao dan kelapa dalam. Pengembangannya sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah yang tersebar di kabupaten dan kota se-Kaltim.

“Kita optimis melalui rekrut dan pelatihan secara intensif maka jumlah (kuantitas) dan kualitas tenaga pemandu lapang perkebunan akan terpenuhi. Hal ini akan berimbas pada peningkatan pencapaian kegiatan perkebunan di Kaltim,” kata Etnawati. (yans/sul/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation