Kaltim Komit Ciptakan Pemerintahan Bersih Bebas Korupsi

30 Januari 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1395 kali

JAKARTA – Seluruh jajaran Pemprov Kaltim telah bertekad dan berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak , terkait dengan imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2013, agar para kepala daerah tidak ragu mengambil kebijakan selama masih dalam koridor dan tata aturan yang baik, tidak menyimpang bahkan menyalahi aturan.

Menurut Awang Faroek komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk selalu mentaati tata aturan, khususnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa terhindar dari tindak KKN.

“Sejak awal kepemimpinan saya selalu dan terus berkomitmen beserta seluruh jajaran untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertwibawa yang terhindar dari tindak kolusi korupsi dan nepotisme serta selalu mentaati tata aturan,” ujar Awang Faroek Ishak usai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah 2013 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senin (28/1).

Bahkan baru-baru ini, Kaltim telah melakukan kerjasama dengan BPK (Badan Pengawas Keuangan), Kejaksaan Tinggi serta Kepolisian guna mewujudkan Kaltim sebagai Island of Integrity.

Sehingga apa yang diinginkan Presiden agar terwujudnya pemerintahan yang bersih di tingkat daerah baik provinsi maupun kebupaten dan kota sudah kita tetapkan bersama. Hal ini telah terbukti dan diakui pemerintah pusat melalui beberapa penghargaan yang telah diterima.

Bahkan di Kaltim, dari Gubernur bersama Bupati dan Walikota serta didukung lembaga legislatif dan aparat hukum secara bersama sama menjadikan Kaltim menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Memang kita akui tindak korupsi sangat menganggu terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain, akan mengganggu keuangan negara juga berimbas terhambatnya pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Apalagi ujarnya, saat ini pemerintah dituntut agar sungguh-sungguh dan fokus dalam melaksanakan setiap program pembangunan dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efesien serta terhindar dari pelanggaran tata aturan.

Memang kegiatan ini merupakan tantangan bagi seluruh aparat pemerintahan terlebih bagi Gubernur, Bupati dan Walikota untuk dapat melakukan tugas-tugas sebagai kepala daerah dan membina seluruh bawahan agar taat hukum dan aturan.

Namun, lanjut dia harapan dan komitmen yang disampaikan Presiden SBY agar 2013, Indonesia lebih baik harus dimulai dari daerah dan keinginan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama menjadikan diri setiap aparatur pemerintah terhindar dari perbuatan KKN terlebih bagi seluruh kepala daerah.

“Imbauan Presiden SBY agar setiap kepala daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota jangan ragu-ragu mengambil kebujakan untuk sukses pembangunan. Saya rasa sangat benar dan harus didukung namun tetap dalam koridor dan tata aturan hukum yang benar, sehingga percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan,” demikian Awang Faroek Ishak.(yans/hmsprov).

Foto : Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak bersama Mendagri Gamawan Fauzi (dua dari kanan) disela-sela Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2013.(masdiansyah/humasprov kaltim)

Berita Terkait