Kaltim Komitmen Laksanakan 10 Prinsip Pemerintahan yang Baik

01 Maret 2018 Jam 19:39:43 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1463 kali

SAMARINDA - Penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik berjalan dengan baik sesuai dengan semangat 10 prinsip pemerintahan yang baik terus diterapkan. Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat rapat pertemuan dengan Komisi II DPR-RI di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (1/3).

Menurut Gubernur sejak awal kepemimpinan dirinya terus berupaya melakukan perubahan dan perbaikan dalam pelayanan masyarakat serta tata kelola pemerintahan. "Walaupun program reformasi birokrasi masih sulit diwujudkan terutama mengubah mindset (pola pikir) dan pola kerja jajaran pemerintah daerah. Tetapi komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih harus terlaksana," katanya. Dia mengakui upaya kerja keras dan cerdas selama ini dua periode kepemimpinannya telah memberikan hasil yang cukup baik yang ditunjukkan dengan berbagai prestasi tingkat nasional dan pengakuan lembaga internasional.

Menurutnya, Kaltim sama dengan provinsi lain terus berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik di berbagai bidang pelayanan agar masyarakat semakin baik dan meningkat taraf hidupnya. Diantaranya, presentasi perekaman KTP-el di Kaltim mencapai 98,95 persen dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2.385.297 jiwa atau telah berada diatas rata-rata nasional sebesar 97 persen.

Selain itu, dana desa tahun 2017 telah mencapai 100 persen atau sebesar Rp692,42 miliar untuk 804 desa dari 841 desa se-Kaltim (37 tidak mencairkan dana desa). Juga, pemprov membangun berbagai sarana/prasarana di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur baik jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara maupun fasilitas hajat masyarakat seperti air bersih.

Awang mengungkapkan sejak memimpin 10 tahun di Kaltim dua periode (2009-2013 dan 2013-2018) berbagai kemajuan dan prestasi telah diraih. Diantaranya, penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia dan opini WTP dari BPK RI terkait pengelolaan keuangan negara, keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi. Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk akuntabilitas kinerja pemerintahan lima tahun berturut-turut terbaik pertama nasional.

Penghargaan Pangripta Nusantara oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) karena dinilai memiliki perencanaan terbaik dalam pembangunan di daerah. "Berbagai penghargaan nasional kami raih menunjukkan komitmen untuk terus melakukan perubahan mindset dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat juga melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan," ungkap Awang Faroek. (yans/sul/humasprov)