30 Mei 2013 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Sumber Daya Manusia   1183 kali

SAMARINDA- Pemprov Kaltim melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kaltim konsisten untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di daerah, dengan SDM berkualitas,  pendampingan atau penanganan permasalahan perlindungan perempuan dan anak akan bisa dilakukan secara lebih profesional.  
“Jika hal ini berjalan dengan baik, maka penanganan di lapangan pasti akan lebih mudah. Apalagi, saat ini pengurus P2TP2A di masing-masing kabupaten dan kota di Kaltim juga banyak yang baru, sehingga kualitasnya perlu ditingkatkan,” kata Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih diwakili Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Hardiana Muriani usai Pembukaan Pelatihan Manajemen Kasus Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak bagi P2TP2A se-Kaltim di Samarinda, Rabu (29/5).  
Menurut dia, karena penanganan kasus tersebut sangat penting, maka pemahaman terhadap pengelolaan P2TP2A harus dilakukan. Pemecahan permasalahan ini perlu komitmen semua pihak, bukan hanya  berharap kepada pemerintah.  
“Media banyak menyiarkan berita kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena itu, selain komitmen bersama untuk menangani hal ini, juga diperlukan koordinasi seluruh unit pelayanan, baik rehabilitasi, kesehatan dan bidang hukum, sehingga ketika jaringan ini telah berjalan baik, maka penanganan kasus akan lebih mudah,” katanya.
Sesuai standar pelayanan minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dalam pencatatan dan pelaporan tahun 2012 telah terjadi 843 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim.  Untuk mengurangi angka tersebut, maka peran masyarakat dan pemerintah juga diperlukan untuk memberikan pemahaman terhadap pentingnya kedamaian dalam keluarga. (jay/hmsprov).

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak