Kaltim Konsisten Tolak Pipa Gas Kalija
SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan bahwa Pemprov Kaltim konsisten untuk menolak pembangunan proyek pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija) yang menjadi isu hangat pemberitaan media beberapa hari terakhir ini.
Menurut Gubernur, pipaisasi bertentangan dengan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Master Plant Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan, yang akan mendorong pulau Kalimantan sebagai lumbung energi nasional.
Gubernur sangat menyayangkan jika rencana ini benar-benar akan dilanjutkan. Pasalnya, hingga saat ini belum pembicaraan dengan Pemprov maupun Pemerintah Kota Bontang seputar rencana tersebut. Jika pun nanti akan ada proses perijinan atau pembicaraan, gubernur menegaskan, dirinya tidak akan mengijinkan rencana tersebut karena akan sangat tidak menguntungkan bagi daerah.
“Secara tertulis belum ada rekomendasi atau ijin yang dikeluarkan oleh gubernur. Yang jelas, saya dari dulu konsisten menolak pembangunan pipa gas tersebut,” kata Awang Faroek Ishak baru-baru ini di Pendopo Lamin Etam Samarinda.
Menurut dia, program MP3EI telah menetapkan Kaltim sebagai salah satu lumbung energi nasional. Jika semua gas dari Kaltim begitu saja dikirim ke Jawa, maka cara itu tentu akan sangat tidak menguntungkan daerah.
Sebagai daerah penghasil, seharusnya Kaltim mendapat prioritas untuk pemenuhan industri dan pembangkit listrik bagi kebutuhan listrik masyarakat maupun industri. Gubernur menyarankan, mestinya potensi gas itu dikelola lebih dulu di Kaltim dengan membangun industri pengolahan agar potensi gas itu bisa dijual dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi tidak seharusnya gas yang dihasilkan, semua disalurkan ke Jawa melalui pipaisasi tersebut.
“Hal ini harus menjadi keprihatinan kita bersama. Jika rencana ini dilanjutkan, maka bukan industri di Kaltim yang menikmati gas, tetapi industri di Jawa dan PLN di Jawa,” jelasnya.
Pipaisasi itu akan merugikan Kaltim sebagai daerah penghasil. Sejumlah program pembangunan seperti pengembangan kawasan industri di Maloy, Kutai Timur sudah tentu akan membutuhkan pasokan gas yang besar. Belum lagi sejumlah pembangkit listrik yang juga membutuhkan pasokan gas yang cukup besar.
Ancaman kerugian bakal mendera masyarakat Bontang jika rencana ini tetap dilanjutkan. Api gas Bontang akan padam, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat pun pasti akan terganggu.
"Proyek pipa gas itu akan mengancam perekonomian Bontang yang merupakan lokasi dua perusahaan besar, yakni PT Pupuk Kaltim dan PT Badak LNG,” jelasnya.
Pembangunan pipa gas bumi dilaksanakan oleh PT Bakrie and Brothers (BNBR) yang memenangi tender jaringan pipa gas Kalija dikerjakan bersama-sama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk, dengan komposisi saham 80 persen PGN dan 20 persen BNBR. (jay/sul/hmsprov)
07 Mei 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
12 Desember 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
09 Desember 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
13 Desember 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
29 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
23 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
30 Januari 2018 Jam 17:33:07
Pemerintahan
28 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 September 2022 Jam 19:57:02
Kesehatan
21 September 2020 Jam 19:52:49
Pemerintahan