SAMARINDA - Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Setdaprov Kaltim terus berbenah. Kamis (1/11/2018) dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme kerja bidang keprotokolan, mereka melaunching Gerakan Sadar Keprotokolan atau Gerak Kepo.
Launching Gerak Kepo dilakukan Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim M Sa'bani mewakili Gubenur Kaltim, ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan dukungan Gerakan Sadar Keprotokolan yang dilaksanakan di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubenur Kaltim, Kamis (1/11).
Sa'bani mengatakan, Provinsi Kaltim sebagai daerah yang terus membangun dan roda perekonomiannya terus bergerak maju akan berdampak pada meningkatnya acara-acara resmi. Sebab kesalahan-kesalahan perlakuan, prosedur atau tata cara menyangkut keprotokolan yang terjadi, sekecil apapun, secara langsung maupun tidak langsung akan dapat merusak citra dan nama baik penyelenggara acara.
"Setelah launching Gerakan Sadar Keprotokolan ini saya harap jajaran keprotokolan Kaltim terus berbenah dengan meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme kerja. Sumber daya manusia (SDM) di jajaran keprotokolan juga harus terus ditingkatkan, seiring dengan meningkatnya berbagai kegiatan acara dari waktu ke waktu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten dan kota," paparnya.
Sa'bani juga berpesan kepada dinas, instansi pemerintah dan swasta hendaknya menyiapkan tenaga-tenaga keprotokolan, termasuk melengkapi alat, sarana dan prasarana penunjang kegiatan keprotokolan yang cukup dan sesuai dengan keperluan standar operasional prosedur (SOP).
"Saya juga minta agar UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan perlu terus disosialisasikan. Termasuk pula Peraturan Guberur Kaltim Nomor 51 Tahun 2015 tentang Keprotokolan. Pemprov Kaltim juga perlu mengetahui dan memahami serta menyebarluaskan kepada pihak lain, tidak hanya di kalangan pemerintah, melainkan juga pihak swasta, TNI/Polri, sekolah dan perguruan tinggi, ormas-ormas dan masyarakat pada umumnya," terang Sa'bani.
Sementara panitia penyelenggara Gerak Kepo Hj Syarifah Alawiyah dalam laporannya mengatakan Gerak Kepo dalam kegiatan keprotokolan banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran akibat ketidaktahuan masyarakat khususnya aparatur seperti tata cara memperlakukan bendera maupun lambang negara. Kemudian ketidaktahuan tentang aturan terkait tata penghormatan, tata tempat dan tata upacara.
"Dari latar belakang tersebut, maka kita membuat perubahan dengan Gerak Kepo, yang diawali dengan memberikan Bimtek Keprotokolan yang telah dilaksanakan sebelumnya yang pesertanya dari FKPD, OPD lingkup Pemprov dan kabupaten/kota, instansi vertikal serta perbankan," kata Syarifah Alawiyah atau kerap disapa Yuyun. (mar/sul/ri/humasprov kaltim)
10 April 2019 Jam 20:36:44
Kegiatan Pemerintah
11 Juni 2020 Jam 22:49:54
Kegiatan Pemerintah
18 Agustus 2020 Jam 22:23:56
Kegiatan Pemerintah
27 Januari 2020 Jam 15:23:33
Kegiatan Pemerintah
10 Januari 2019 Jam 21:09:44
Kegiatan Pemerintah
19 November 2018 Jam 20:51:36
Kegiatan Pemerintah
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
24 Maret 2014 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
21 September 2016 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
02 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
02 Januari 2019 Jam 20:54:24
Kegiatan Silaturahmi
26 Juni 2022 Jam 07:10:02
Wakil Gubernur Kaltim