Kalimantan Timur
Kaltim Layak Jadi Barometer Demokrasi Nasional

Istimewa

SAMARINDA - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltim pada tahun 2020 berada di posisi ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Capaian itu menunjukkan kehidupan berdemokrasi di Kaltim berjalan baik, dan dalam kapasitasnya sebagai ibu kota negara (IKN) baru Republik Indonesia, maka Kaltim juga layak menjadi barometer demokrasi nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kaltim Deni Sutrisno mewakili Gubernur Kaltim saat membuka Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Kaltim tahun 2022, yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim di Ballroom Crystal Hotel Mercure Samarinda, Kamis (17/3/2022).

Deni menambahkan, posisi IDI Kaltim perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Tentunya hal tersebut harus terus dibarengi dengan upaya peningkatan kesadaran berdemokrasi masyarakat yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari.

"Untuk menjadi masyarakat yang demokratis diperlukan berbagai upaya di antaranya melalui pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang demokratis, berkeadaban, cerdas, bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara," tandasnya.

Deni mengatakan, demokrasi harus dijadikan prinsip hidup bersama, dan hal itu harus bisa dibuktikan dalam bertindak dan menyikapi berbagai hal atau isu-isu yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Apalagi suhu politik di tanah air sudah mulai naik meskipun pemilu presiden, pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan DPD-RI) maupun pemilihan kepala daerah gubernur, bupati wali kota secara serentak di tahun 2024 masih relatif lama. Yaitu masing-masing pada 14 Februari dan 27 November 2024," papar Deni Sutrisno.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan, selaku ketua penyelenggara sosialisasi IDI, menjelaskan maksud tujuan penyelenggaraan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia bagi aparatur menjelang pemilu serentak 2024, adalah untuk memberikan pemahaman kepada aparatur terkait Indeks Demokrasi Indonesia.

"Termasuk untuk meningkatkan partisipasi politik dalam kehidupan berdemokrasi di Kalimantan Timur khususnya pemilu serentak 2024 mendatang," kata Ahmad Firdaus Kurniawan.

Tampak hadir Kepala Badan Kesbangpol Kaltim H Sufian Agus, Kepala Badan Kesbangpol kabupaten dan kota, pimpinan parpol, ormas secara ofline maupun online, serta undangan lainnya. (mar/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation