Kalimantan Timur
Kaltim Layak Jadi Contoh Pengelolaan Kepegawaian Nasional

Pemprov Maluku Belajar ke Kaltim


SAMARINDA - Berbagai  inovasi dalam upaya reformasi birokrasi bidang kepegawaian yang terus dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim menarik perhatian provinsi lain untuk belajar ke daerah ini.  
Setelah sebelumnya mendapat kunjungan pejabat terkait kepegawaian dari Jawa Tengah (Jateng) dan Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (3/4) kemarin, giliran para pejabat Pemprov Maluku melakukan kunjungan yang sama.  
"Kehadiran mereka hari ini (kemarin) merupakan tindaklanjut Surat Gubernur Maluku kepada Gubernur Kaltim Nomor 800/712 cq Sekprov Kaltim untuk melakukan studi kelayakan terkait Assessment Centre," kata Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor, Rabu siang kemarin.
Mantan Karo Humas dan Protokol Pemprov Kaltim ini menyempatkan waktu mendampingi para pejabat asal Pemprov Maluku, setelah mengikuti Musrenbang di Lamin Etam.
Assessment Centre merupakan metode untuk mengidentifikasi dan menjaring pegawai, yang dinilai memiliki potensi dari sisi manajerial (managerial skill) untuk menduduki suatu jabatan tertentu di kemudian hari (future responsibility).  
Roby menjelaskan, assessment ini konsisten dilakukan sejak kepemimpinan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Wakil Gubernur Farid Wadjdy atau sejak 2009. Setiap calon pejabat yang akan menduduki posisi eselon II, harus melalui proses assessment ini hingga mendapatkan rekomendasi dari tim assessor.
Assessment terakhir dilakukan kepada para pejabat yang mengikuti lelang terbuka jabatan eselon II.  12 pejabat yang bersaing untuk menduduki empat  posisi eselon II di lingkungan Pemprov Kaltim harus melakukan proses assessment di Yogyakarta, belum lama ini.
Langkah BKD sekaligus mendukung program Pemprov untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, termasuk aparatur pemerintah. Aparatur yang berdaya saing, sudah tentu akan memberikan kontribusi terhadap kinerja maksimal.  
"Assessment centre sudah menjadi komitmen kami. Gubernur menargetkan, bukan hanya provinsi, semua kabupaten dan kota di Kaltim juga harus menerapkan hal ini," ujar Roby.
Saat ini BKD Kaltim telah memiliki gedung Assessment Centre di Jalan Dewi Sartika Samarinda (eks kompleks Bandiklat Kaltim). Setelah berbagai kelengkapan fasilitas dan tenaga assessor terpenuhi, gedung berlantai tiga  tersebut akan segera dimanfaatkan tahun ini juga.
"Kami sudah memiliki tujuh  assessor yang saat ini sudah mulai bekerja mendampingi assessor senior dari Yogyakarta. Setelah semuanya siap,  gedung Assessment Centre ini akan kita gunakan," kata Roby.
Dalam jangka panjang, Assessment Centre ini diharapkan juga dapat melayani proses assessment para pejabat bukan hanya di Kaltim, tetapi juga assessment untuk pejabat di kawasan Indonesia bagian timur.
Asisten II Sekda Maluku, Ali Sella yang datang bersama Kepala Biro SDM Setda Maluku, A Kadir El, Sekretaris BKD Maluku, Josoa S Marlisa dan Sekretaris Bandiklat Maluku, N Tuarita,  memuji gebrakan BKD Kaltim. Menurut Ali Sella, Kaltim sangat layak menjadi percontohan bagi provinsi lain dalam reformasi kepegawaian.
"Terobosan Kaltim dalam reformasi bidang kepegawaian menurut saya sangat luar biasa. Mereka menunjukkan komitmen dan konsistensi yang jelas. Lelang terbuka untuk jabatan struktural eselon IV, III dan II secara transparan dengan masa sanggah  membutuhkan komitmen yang luar biasa. Sangat tepat kami belajar ke sini," puji Ali Sella.
Selain melihat gedung Assessment Centre dengan berbagai fasilitas yang  disiapkan, rombongan Pemprov Maluku juga melihat lebih dekat aktifitas BKD Kaltim yang teratur sangat rapi, efektif dan efisien.
"Sebelumnya kami hanya tahu Jokowi yang akan melakukan lelang terbuka untuk lurah dan camat. Ternyata Kaltim sudah mampu menyelesaikan lelang terbuka, termasuk assessment kepada para calon pejabat eselon II. Kaltim patut menjadi contoh bagi provinsi lain," puji Ali Sella lagi. (sul/hmsprov).

///Foto : Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor bersama rombongan Pemprov Maluku meninjau sejumlah ruangan Assessment Centre.(samsul/humasprov kaltim)


 

Berita Terkait
Government Public Relation