Kaltim Lokasi Percontohan Penurunan emisi Deforestrasi dan Degradasi Hutan, Pemprov Libatkan Swasta dalam Pembangunan Rendah Karbon

11 April 2019 Jam 22:49:11 Humas Prov. Kaltim Lingkungan Hidup 2430 kali

Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana (yuvita/humasprovkaltim)

SAMARINDA – Komitmen Kaltim luar biasa terhadap pembangunan hijau mendapat apresiasi dari pemerintah pusat bahkan dunia internasional. Benua Etam dipilih pemerintah sebagai lokasi percontohan penurunan emisi deforestrasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia.

Pelaksana tugas Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana mengatakan Bank Dunia (World Bank) telah menyetujui ERPD (Emission Reduction Program Document)/Dokumen Program Pengurangan Emisi “East Kalimantan Jurisdictional Emission Reductions Program, Indonesia”.

“Implementasi program penurunan emisi Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dimulai pada 2020-2024. World Bank akan memberikan dana sekitar US$110 juta atau setara dengan 22 juta ton CO2e. Jika Kaltim dapat memenuhi target penurunan emisi sebagaimana tercantum dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani September 2017 oleh Sekjen KLHK dengan Bank Dunia,” jelas Meiliana saat membuka Workshop Mencari Terobosan Kebijakan untuk Mendorong Peran Swasta dalam Pembangunan Rendah Karbon di Kaltim, di Ballroom Hotel Selyca Mulia, Kamis (11/04/2019).

Menurut Meiliana, Dokumen Program Pengurangan Emisi/ERPD yang diusulkan Pemprov Kaltim sebenarnya sudah sejalan dan seirama dengan program Kaltim Green sehingga pelibatan seluruh pihak sangat diperlukan. Mulai OPD lingkup Pemprov juga swasta. Terutama perusahaan-perusahaan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan.

“Menjadi suatu keniscayaan dalam pencapaian target pembangunan rendah karbon di Kaltim sangat bisa dilakukan. Pelibatan sektor swasta dalam pembangunan rendah karbon sangat tepat. Karena swasta memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan maupun lahan. Swasta sekarang harus berpedoman pada 3P yakni profit, people dan planet,” kata Meiliana.

Meiliana berharap workshop menghasilkan opsi-opsi kebijakan yag tepat untuk mendorong peningkatan peran swasta dalam pengurangan emisi karbon berbasis lahan di Kaltim.

"Workshop ini semoga dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat dan efektif untuk mendorong keterlibatan usaha dalam pembangunan rendah karbon di Kaltim," harapnya terhadap workshop digagas oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) bekerjasama dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim dan Pemprov Kaltim.

Sementara Kepala P3SEKPI Dr Syaiful Anwar, mengungkapkan saat ini merupakan tahun ke -9 berjalannya komitmen Pemprov Kaltim untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon atau dimulai sejak dideklarasikannya Kaltim Green pada 2010 lalu. Dan semakin diperkuat dengan deklarasi Green Growth Compact pada Mei 2016 di Kaltim yang ditandatangani stakeholder terkait.

“Melalui perjalanan panjang dengan melibatkan sejumlah stkaholder dokumen program pengurangan emisi gas rumah kaca ERPD 2020-2024. Akhirnya disetujui negara-negara donor pada Carbon Fund Meeting di Washington DC Februari 2019. Dan mendapat dukungan pendanaan mekanisme intensif positif dari FCPF World Bank. Kaltim harus bangga, karena menjadi provinsi yang pertama mengimplementasikannya di Indonesia,” ungkap Syaiful.

Tampak hadir Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM dan OPD lingkup Pemprov Kaltim, serta akademisi, pegiat lingkungan dan dunia usaha. (her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait