19 Juli 2013 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Lingkungan Hidup   1949 kali

Workshop Kerjasama Kalimantan GGGI

SAMARINDA – Komitmen Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak untuk membangun perekonomian daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bukan sekadar retorika. Kampanye pembangunan Kaltim dengan pertumbuhan ekonomi hijau menjadi satu program yang terus diperjuangkan dan dipersiapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013 – 2018 dan Visi Kaltim 2030. Salah satu upaya dilakukan dengan menggandeng kerjasama Global Green Growht Institute (GGGI), lembaga internasional (inter governmental) yang menaruh konsen besar dalam pembangunan ekonomi hijau.
Pembangunan ekonomi hijau adalah model pembangunan yang akan memberi perhatian besar terhadap aspek-aspek kelestarian lingkungan dan tidak hanya sekedar mengandalkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan kekuatan persediaan sumber daya alam tak terbarukan (unrenewable resources).
“Kita bisa melihat pengalaman yang kurang bagus ketika kita tidak memikirkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Setelah booming kayu berpindah ke pertambangan batu bara. Angka pengangguran meningkat dengan sangat tajam. Jika tidak kita antisipasi, usai booming batu bara, jumlah pengangguran pasti akan lebih besar lagi. Ini harus kita waspadai dari sekarang,” kata Awang Faroek, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, H Bere Ali saat membuka Workshop Kerjasama Kalimantan GGGI di Samarinda,  Kamis (18/7).
Karena itu, ke depan   pada  RPJMD dan Visi Kaltim 2030, ekonomi Kaltim harus tumbuh dengan model ekonomi dan industri berbasis sumber daya alam yang terbarui (renewable resources).
Selanjutnya, dengan roadmap pembangunan ekonomi yang akan disusun bersama antara tim tehnis GGGI dan Pemprov Kaltim melalui Bappeda Kaltim, diharapkan hingga tahun 2030, ekonomi Kaltim akan didominasi oleh pertumbuhan industri dan usaha manufaktur berbasis sumber daya alam terbarukan, sektor pertanian dan industri jasa. Sedangkan sektor  pertambangan akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di urut terakhir.
Bere Ali menambahkan, dalam upaya yang lain, Pemprov Kaltim juga terus melakukan kebijakan untuk penghematan semaksimal mungkin terhadap eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan agar lebih memiliki umur pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih panjang, dengan tetap memperhatikan pentingnya kelestarian lingkungan. Penghentian secara frontal, menurutnya juga bukan langkah yang bijak.
“Green growth economy pada intinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga aspek-aspek lingkungan dan tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali,” pungkas Bere.
Sementara itu, Country Program Director Indonesia GGGI, Anna van Paddenburg, menjelaskan, kerjasama dilakukan untuk membantu Pemprov Kaltim mencapai sustainable development (pembangunan berkelanjutan) dengan cara mengembangkan green growth economy.  
“Hal penting yang harus kita lakukan adalah mengubah cara pandang pertumbuhan ekonomi yang sekaligus mengurangi kemiskinan yang inklusif dengan tetap menjaga ekosistem lingkungan. Kerjasama kami lakukan, karena visi Kaltim saat ini yang sudah mengarah ke arah itu,” ujar Anna.
Menurutnya, pembangunan ekonomi Kaltim ke depan harus mempertimbangkan 3 hal penting, yakni jaminan pertumbuhan ekonomi, jaminan peningkatan kesejahteraan sosial dan kelestarian ekosistem lingkungan hidup.
“Kalau ekosistem lingkungan hidup itu rusak, maka tidak akan ada jasa-jasa lingkungan. Pada saat jasa-jasa lingkungan sudah tidak ada, maka ekonomi juga tidak akan jalan. Siapa yang akan dirugikan pada kondisi itu? Inilah yang menjadi perhatian gubernur, dan GGGI akan membantu memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk RPJMD dan Visi Kaltim 2030,” ungkap wanita keturunan Indonesia – Belanda itu.  
Rekomendasi dan produk yang diharapkan dari kerjasama ini adalah pengembangan  sektor-sektor usaha yang renewable, ramah lingkungan dan mampu mengembangkan perekonomian di pedesaan dan perkotaan.
“Jadi mendukung roor economic  development dan urban economic development,” imbuhnya.
Soal lahan misalnya, lahan semestinya dikelola dengan baik dan pemerintah  mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk pengelolaanya. Demikian pula untuk urusan energy.  Saat ini, energy banyak mengandalkan oil and gas, dan coal.
Kondisi ini akan selalu ada, tetapi bagaimana caranya ketergantungan ini bisa ditekan dengan pengembangan renewable energy resources. Ke depan, renewable energy resources ini akan menjadi yang utama dan bukan lagi energy yang bersumber dari minyak dan gas atau batu bara.
“Kami akan menyusun roadmap pembangunan ekonomi yang akan diukur dengan key performance indicator dan memenuhi target-target tertentu. Sektor-sektor yang dibangun di Kaltim harus lebih menuju kepada pertumbuhan yang sustainable (berkelanjutan), sekaligus baik bagi masyarakat dan baik pula bagi lingkungan,” beber Anna.
GGGI juga melakukan assesstmen untuk proyek-proyek MP3EI. Proyek-proyek mana yang akan didorong untuk menjadi hijau dan yang belum mendekati, akan terus didorong untuk mendekati green growth economy.
“Workshop ini sekaligus untuk meminta masukan kepada masyarakat, akademisi, mahasiswa dan para pengusaha,” sambungnya.
Hadir pula dalam workshop tersebut sebagai pembicara, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim HM Aswin yang memaparkan potensi pengembangan potensi wisata Pulau Derawan yang juga menjadi salah satu program Masterplan Percepatan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor III Kalimantan. (sul/hmsprov)

//Foto: UNTUK MASA DEPAN. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyerahkan bibit pohon pada warga di Loa Janan Kukar. Gerak pembangunan Kaltim di masa depan beroreintasi pada pembangunan ekonomi hijau. (dok/humasprov kaltim).


 

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak