Kaltim Masih Kekurangan Tenaga Pendamping Desa

14 April 2019 Jam 09:15:42 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1132 kali

SAMARINDA - Pendamping desa adalah salah satu kekuatan yang sangat membantu mempercepat langkah kemanjuan dan kemandirian desa berdaya, namun saat ini, khususnya Provinsi Kaltim masih kekurangan tenaga pendampang desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Mohammad Jauhar Efendi menjelaskan, Kaltim masih kekurangan tenaga pendamping desa. Untuk Kaltim kuotanya 471 pendamping. Tetapi sekarang yang masih kosong sekitar 70 desa belum memiliki tenaga pendamping.

"Kebanyakan yang kosong adalah pendamping desa teknik infratruktur, termasuk pendamping desa lokal dan pendamping desa pemberdayaan. Sementera tenaga ahli cuma satu yang kosong di kabupaten Paser," kata Jauhar Efendi, belum lama ini. Jauhar mengakui kokosangan tenaga pendamping tentu sangat mempengaruhi dalam percepatan pembangunan di desa.

Oleh karena itu, DPMPD mencoba mensinergikan kabupaten dan diback up para camat serta kepala desa guna mewujudkan program pendampingan desa agar berjalan dengan baik. "Tidak mungkin program jalan dengan baik, tanpa sinergi dengan semua pihak," ujarnya.

Jauhar Efendi menambahkan pendamping desa lokal harus mendampingi tiga sampai empat desa lainnya dan itu cukup berat. Terhadap desa yang kosong pendamping desanya maka pendamping desa pemberdayaan pada tingkat kecamatan yang memback up.

Jauhar mengatakan Kabupaten Berau dari 12 formasi pendamping desa teknik infrastruktur itu hanya terisi dua dan kondisi itu sangat timpang sekali. Jauhar mengakui pihaknya tidak bosan-bosan mengusulkan untuk pemenuhan kouta pendamping desa ternasuk kenaikan gaji para tenaga pendamping desa.

"Tugas para pendamping desa sangatlah berat. Seperti meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah desa serta pembangunan desa. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Termasuk meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor," kata Jauhar Efendi. (mar/her/yans/humasprov kaltim)

Berita Terkait