Kalimantan Timur
Kaltim Masih Minim Transmigrasi Lokal

SAMARINDA – Minat masyarakat Kaltim terutama yang berada di perkotaan untuk melakukan transmigrasi lokal antar kabupaten/kota,  sebenarnya cukup tinggi. Sayangnya program ini masih belum berjalan, karena tidak ada kerjasama antar kabupaten/kota untuk merealisasikannya.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, H. Ichwansyah melalui Kepala Bidang Transmigrasi, Putut Pranomo, Rabu.
“Selama ini program transmigrasi dari luar Kaltim selalu bersinergi dengan melibatkan warga lokal. Komposisinya bisa 75 persen pendatang dan 25 persen penduduk setempat,” jelasnya.
Lanjut Ichwansyah, program transmigrasi di Kaltim dimulai sejak tahun 1954 di Kecamatan Petung Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda.
Hingga saat ini program transmigrasi terus dilaksanakan, namun tidak segencar waktu saat Orde Baru yang giat melakukan program transmigrasi. Sedangkan daerah penerima transmigrasi terbanyak di Kaltim adalah Kabupaten Nunukan dan Berau.
Padahal lanjutnya,  untuk pelaksanaan program transmigrasi lokal sangat terbuka dan memungkinkan dilakukan antar kabupaten dan kota di Kaltim sebagai bentuk pemerataan penyebaran penduduk, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi desa.
Dijelaskannya, untuk satu program transmigrasi lokal sebanyak 100 Kepala Keluarga, hanya memerlukan dana sebesar Rp10 miliar. Jika satu KK beranggotakan lima orang, maka perpindahan penduduk lokal dapat sebanyak 500 jiwa setiap programnya.
Idealnya, para transmigran memang harus memiliki keterampilan khusus, misalnya di bidang pertanian. Tetapi itu tidak mutlak karena para transmigran setempat telah memiliki keahlian sendiri yang justru dapat memperkaya jenis pekerjaan.
“Peluang ini tinggal bagaimana kabupaten/kota memanfaatkannya dengan membentuk instansi atau badan khusus yang memiliki kewenangan dan pendanaan. Intinya transmigrasi lokal dapat memperkecil jumlah masyarakat miskin di perkotaan,” ucapnya.(yul/hmsprov)


 

Berita Terkait
Government Public Relation