Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan
SAMARINDA – Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan memerlukan dukungan payung hukum atau kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang responsif.
Demikian dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kaltim, Hj Ardiningsih mewakili gubernur Kaltim, saat membuka Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dari Kekerasan, di Samarinda, Senin (7/1).
"Secepatnya harus dilakukan upaya penanggulangan sungguh-sungguh. Dengan perhatian maksimal, sehingga diharapkan kian banyak kaum perempuan bisa menjadi manusia seutuhnya dan akan menjadi sumber daya insani yang bermanfaat sebagai modal pembangunan bangsa," ujar Ardiningsih.
Disebutkan, tindak kekerasan terhadap perempuan di Kaltim setiap tahun cenderung meningkat hingga ratusan kasus. Sehingga perlu digelar fasilitasi penyusunan perundang-undangan daerah tentang perlindungan perempuan dari kekerasan.
"Kami berharap setelah kegiatan ini akan ada tindak lanjut penyusunan peraturan daerah yang mengatur perlindungan pemerintah yang responsif kepada kaum perempuan dari tindak kekerasan,” kata Ardiningsih.
Kegiatan sehari tersebut membahas materi tentang penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah, Penyusunan Peraturan Daerah yang responsif gender dan materi tentang Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
Diharapkan, para peserta dari SKPD pemberdayaan perempuan daerah bisa memahami teknik dan prosedur serta materi yang diperlukan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dalam peraturan perundang-undangan daerah.
Kegiatan diikuti para peserta yang berasal dari Badan Provinsi dan Badan/Kantor Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik dalam lingkup kabupaten/kota di Kaltim maupun Provinsi Kaltara, termasuk SKPD terkait dan organisasi serta lembaga masyarakat. (sar/hmsprov)
28 Februari 2013 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
18 Juni 2017 Jam 08:41:24
Hukum dan HAM
24 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
23 September 2015 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
31 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
11 November 2015 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
17 Maret 2018 Jam 08:36:17
Perkebunan
01 Juni 2013 Jam 00:00:00
Prestasi
10 September 2021 Jam 07:41:36
Berita Acara
12 Desember 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
20 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan