Kaltim Minta Pusat Bantu Bangun Infrastruktur

05 Maret 2020 Jam 07:56:41 Adea Insfrakstuktur 1276 kali

Foto : Norjaya

JAKARTA - Tercatat 13 proyek strategis yang diusulkan Pemprov Kaltim kepada Pemerintah Pusat, agar menjadi perhatian dan didukung dalam pendanaan APBN. Mengingat, proyek-proyek tersebut dinilai mampu mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN) baru di Provinsi Kaltim.

Maka, Pemprov Kaltim tetap meminta pusat menjadikan 13 proyek infrastruktur tersebut sebagai proyek straregis nasional (PSN).

"Gubernur Isran Noor sudah menyampaikan proyek yang diusulkan ke Pemerintah Pusat dihadapan Menteri PPN/Bappenas Suharno Monoarfa," kata Plt Kepala Bappeda Kaltim H Iman Hidayat usai mendampingi Gubernur Kaltim Isran Noor pada Rakor Penyusunan RKP 2021 Kementerian PPN/Bappenas dan para gubernur se Indonesia dalam rangka pelaksanaan Major Project RPJMN 2020-2024 di Kantor Bappenas Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Dari 13 proyek strategis tersebut, ada tiga yang mendapat prioritas Pemerintah Pusat, yaitu pengembangan pembangunan Jembatan Pulau Balang, pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan Mahakam Ulu dan jalan tol Samarinda-Bontang.

Sementara 10 proyek yang terus diperjuangkan Gubernur Isran Noor dalam paparannya yaitu Pengendalian Banjir tiga kota (Samarinda, Balikpapan dan Bontang) dengan dana yang dibutuhkan Rp934,3 miliar.

Pembangunan Kilang Minyak Bontang senilai Rp197,59 triliun. Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Rp16,5 triliun. Pelabuhan Peti Kemas Kariangau Balikpapan sebesar Rp164,05 miliar.

Pengembangan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Palaran Samarinda Rp550 miliar. Lanjutan Pembangunan Bendungan Marangkayu Kukar Rp56,5 miliar. Pembangunan Bendungan Lambakan Rp7,1 triliun dan Bendung Regulator Telake Rp1,76 triliun. Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi PPU Rp1,27 triliun.

Perpanjangan runway Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Rp500 miliar dan Pengelolaan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Maloy luas 557,34 ha. Mengenai alokasi yang diusulkan belum bisa dikalkulasikan. Karena komponen pendukungnya sedang disusun.

"Intinya kita sudah paparkan apa yang Kaltim inginkan. Selanjutnya, untuk pembahasan lebih detail nanti akan diadakan konsultasi yang bersifat teknis," jelasnya.(jay/her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait