SAMARINDA - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani mengharapkan keseimbangan data dan transparansi pusat terkait dana bagi hasil (DBH).
“Selama ini data DBH di pusat, sementara daerah tinggal menerima. Oleh karena itu kita minta pusat bisa transparansi dan ada keseimbangan data, sehingga kita bisa menghitung sama-sama. Berapa angka yang wajar untuk kita (Kaltim) terima,” kata HM Sa’bani usai mengikuti Diskusi KPK RI tentang kajian dana transfer daerah yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (13/8/2021).
Sa’bani menambahkan, KPK ingin memonitor, bagaimana reaksi daerah selama ini terkait dengan penyaluran, pemanfaatan, dan tata kelola dana transfer. Termasuk hambatan dalam penyaluran DBH, apalagi kalau ada perubahan kebijakan, sehingga transfer DBH terlambat ke daerah.
“Namun demikian, kita juga melakukan komunikasi lebih pada formal, tidak pada lobi-lobi yang tatap muka. Hanya saja bagian tertentu di DBH ini, datanya sepenuhnya di pusat. Jadi kita tinggal terima, dan KPK RI nantinya akan memberikan catatan dari hulu ke hilirnya. Bagaimana mekanisme yang sebaiknya berimbang antara pusat dan daerah dalam transfer DBH,” kata Sa’bani didampingi Kepala Bapenda, Kepala BPKAD dan Inspektur Inspektorat Kaltim.
Sa’bani memberikan apresiasi kepada KPK yang menginisiasi diskusi ini. Diharapkan ada masukan dan rekomendasi yang akan memperbaiki atau dapat meningkatkan serta memantapkan tata kelola dalam rangka pemanfaatan dana transfer ke daerah.
Sa’bani juga memaparkan anggaran pendapatan transfer Kaltim mulai tahun anggaran 2018 sampai 202, termasuk pendapatan transfer per 31 Juli 2021.
Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan 1 (Satgas Korsupgah 1) KPK Juliawan Superani dalam closing diskusi memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas masukan-masukan yang disampaikan. (mar/sul/humasprovkaltim)
02 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Januari 2018 Jam 22:56:09
Pemerintahan
25 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
25 Juni 2016 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
02 April 2022 Jam 08:31:25
Aspirasi Masyarakat
03 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
28 Juni 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan