SAMARINDA - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani mengharapkan keseimbangan data dan transparansi pusat terkait dana bagi hasil (DBH).
“Selama ini data DBH di pusat, sementara daerah tinggal menerima. Oleh karena itu kita minta pusat bisa transparansi dan ada keseimbangan data, sehingga kita bisa menghitung sama-sama. Berapa angka yang wajar untuk kita (Kaltim) terima,” kata HM Sa’bani usai mengikuti Diskusi KPK RI tentang kajian dana transfer daerah yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (13/8/2021).
Sa’bani menambahkan, KPK ingin memonitor, bagaimana reaksi daerah selama ini terkait dengan penyaluran, pemanfaatan, dan tata kelola dana transfer. Termasuk hambatan dalam penyaluran DBH, apalagi kalau ada perubahan kebijakan, sehingga transfer DBH terlambat ke daerah.
“Namun demikian, kita juga melakukan komunikasi lebih pada formal, tidak pada lobi-lobi yang tatap muka. Hanya saja bagian tertentu di DBH ini, datanya sepenuhnya di pusat. Jadi kita tinggal terima, dan KPK RI nantinya akan memberikan catatan dari hulu ke hilirnya. Bagaimana mekanisme yang sebaiknya berimbang antara pusat dan daerah dalam transfer DBH,” kata Sa’bani didampingi Kepala Bapenda, Kepala BPKAD dan Inspektur Inspektorat Kaltim.
Sa’bani memberikan apresiasi kepada KPK yang menginisiasi diskusi ini. Diharapkan ada masukan dan rekomendasi yang akan memperbaiki atau dapat meningkatkan serta memantapkan tata kelola dalam rangka pemanfaatan dana transfer ke daerah.
Sa’bani juga memaparkan anggaran pendapatan transfer Kaltim mulai tahun anggaran 2018 sampai 202, termasuk pendapatan transfer per 31 Juli 2021.
Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan 1 (Satgas Korsupgah 1) KPK Juliawan Superani dalam closing diskusi memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas masukan-masukan yang disampaikan. (mar/sul/humasprovkaltim)
08 Maret 2018 Jam 19:54:53
Pemerintahan
26 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 Januari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Desember 2018 Jam 21:58:43
Pemerintahan
03 Desember 2021 Jam 21:13:28
Pemerintahan
24 Oktober 2018 Jam 20:46:13
Pemerintahan
03 Juni 2023 Jam 17:53:53
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:21:06
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
26 November 2017 Jam 15:35:04
Perencanaan Pembangunan
24 September 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
15 Februari 2018 Jam 20:05:14
Gubernur Kaltim
08 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Maret 2022 Jam 22:05:51
BPD Kaltim