Rakor Teknis Pembangunan Kesejahteraan Sosial
BALIKPAPAN - Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya Dinas Sosial se-Kaltim untuk mengentaskan kemiskinan dengan membuka lebih banyak kesempatan dan lapangan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran.
Saat ini angka kemiskinan di Kaltim berada pada angka 6,68 persen dari 3,7 juta jiwa penduduk Kaltim. Sekalipun kondisi kemiskinan Kaltim sudah jauh lebih rendah angka nasional, yakni 11,5 persen, namun Gubernur Awang Faroek tetap meminta semua pihak bekerja keras untuk terus menurunkan angka kemiskinan.
“Kita harus optimis dapat menurunkan angka kemiskinan. Masyarakat tidak boleh menganggur. Sebab, jika masyarakat menganggur, mereka tidak akan mempunyai penghasilan. Kalau itu terjadi, hal pasti berikutnya adalah kemiskinan,” kata Awang Faroek Ishak di Balikpapan, Selasa (26/2).
Awang menyebutkan empat strategi yang kini dikembangkan Pemprov Kaltim untuk mengentaskan kemiskinan, yakni pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment.
Artinya, melalui perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menekankan pada kelestarian lingkungan diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa terus ditingkatkan.
“Peran Dinas Sosial di seluruh wilayah Kaltim menurut saya menjadi sangat penting untuk membantu mewujudkan hal itu,” seru Awang.
Awang juga mengimbau Dinas Sosial se-Kaltim dapat membentuk Forum Komunikasi CSR (community social responsibility). Melalui forum tersebut diharapkan kontribusi terarah dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menekan angka kemiskinan. Hal ini, lanjut dia, sudah dilakukan PT Berau Coal yang telah membangun Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kaltim H Bere Ali berharap terjadi kesamaan persepsi sekaligus evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan di semua daerah. Menurut dia, pembangunan kesejahteraan sosial akan selalu berurusan dengan permasalahan kemiskinan.
“Karena itu, perlu ada peran aktif Dinas Sosial se-Kaltim untuk menyiapkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga dapat membantu Pemprov Kaltim untuk mendukung Program Kesejahteraan Sosial di daerah,” harapnya. (jay/hmsprov).
//// Foto : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat menyampaikan arahan dan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pembangunan Kesejahteraan Sosial se Kaltim 2013.(norjaya/humasprov kaltim)
12 Agustus 2019 Jam 23:30:45
Sosial
01 Juni 2020 Jam 22:04:12
Sosial
05 Maret 2015 Jam 00:00:00
Sosial
02 November 2013 Jam 00:00:00
Sosial
24 Juli 2013 Jam 00:00:00
Sosial
07 Agustus 2020 Jam 22:55:50
Sosial
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:37:15
Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:33:16
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:28:26
Informasi dan Komunikasi
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 Maret 2016 Jam 00:00:00
Kesehatan
18 Januari 2016 Jam 00:00:00
Politik
24 Agustus 2018 Jam 18:06:20
Program Pemerintah
26 November 2020 Jam 22:08:42
Pekerjaan Umum
12 November 2019 Jam 09:08:00
Even Olahraga