Kaltim Pacu PAD untuk Kurangi Ketergantungan Terhadap Pusat

17 April 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Ekonomi dan Pendapatan Daerah 1532 kali

SAMARINDA - Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie mengatakan dalam beberapa tahun terakhir kinerja Pemprov terkait soal pendapatan semakin baik. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan dari tahun ke tahun, dan berkontribusi besar terhadap APBD Kaltim.
"PAD Kaltim 2012 yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang nilainya sekitar Rp5,8 triliun, kontribusi terhadap APBD Kaltim 2013 mencapai 48-52 persen dari total nilai APBD, uyakni Rp13,1 triliun. Ini membuktikan ketergantungan kita terhadap pusat semakin berkurang," ujar Irianto, Senin (15/4).
Menurut dia, PAD Kaltim masih bisa ditingkatkan dengan menggali potensi-potensi pajak lain. Melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim, Pemprov terus berusaha melaksanakan program serta terobosan-terobosan dalam penghimpunan pajak daerah di Kaltim.
"Banyak potensi pajak daerah yang belum tergali karena tidak punya data yang cukup dan informasi yang kuat. Selain program dan terobosan dari Pemprov, juga perlu dilakukan sinergitas dengan kabupaten/kota terkait potensi pajak daerah, khususnya disektor pertambangan dan perkebunan di kabupaten maupun sektor jasa di perkotaan," jelasnya.
Selain itu, sambung dia, dengan penghimpunan pajak daerah sebesar-besarnya dari kabupaten/kota akan berpengaruh pada peningkatan PAD serta berdampak positif pada belanja pembangunan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan PAD yang semakin tinggi dan berkontribusi besar terhadap APBD, akan menciptakan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan, dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat," ucapnya.
Disamping penggalian potensi pajak sektor unggulan, lanjut Irianto, juga perlu dilaksanakan peningkatan kualitas pelayanan pajak kepada publik, penghindaran penyimpangan pajak, melakukan sinergi pertukaran data antar instansi pemerintah untuk memperkuat basis informasi pajak di daerah. (her/hmsprov).

////Foto :Penggunaan Mobil Samsat Keliling merupakan upaya Kaltim untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat sekaligus meningkakan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (doc. humasprov kaltim).

Berita Terkait