SAMARINDA - Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana-sarana penunjang lainnya di Kaltim masih menjadi prioritas dalam kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy mengingat Kaltim perkembangan ekonomi yang tumbuh sangat pesat. Walau demikian bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk sejumlah pembangunan infrastruktur yang memang menjadi kewenangannya tersebut maih sangat kecil.
Demikian dikatakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H. Sa'bani saat menerima tim pengkaji survey dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) di ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (26/6).
"Perhatian dan bantuan dari Pemeritah Pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim masih sangat sedikit. Padahal banyak pekerjaan yang membutuhkan dana dari APBN. Akibatnya banyak proyek jalan, jembatan, pelabuhan dan bandar udara yang penyelesaiannya kalah cepat dengan infrastruktur di Pulau Jawa," ujarnya.
Apalagi, lanjut Sa'bani, pembangunan infrastruktur di perbatasan dengan negara tetangga Malaysia, pembangunanya sangat lambat karena hanya mengandalkan APBD saja.
Pembangunan kawasan perbatasan, ujarnya telah dimulai jauh sebelum proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dicanangakan oleh Pemeritnah Pusat. Untuk itu, Sa'bani meminta tim untuk menyampaikan keluhan, kendala dan obyektivitas pembangunan di Kaltim terutama pembangunan di kawasan perbatasan kepada Presiden.
"Kita mencoba mensingkronkan semua perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi kita masih tergopoh-gopoh untuk melaksanakan implementasi politik anggaran yang diharapkan oleh masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Ekonomi Pengkaji Bidang Geografi Lemhanas RI Brigjen TNI Asis Wanto mengatakan hasil kerja Lemhannas langsung diserahkan kepada Presiden. Salah satu tugas pokoknya adalah penyelenggaraan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang dilakukan oleh Presiden dalam menjamin wibawa dan keutuhan NKRI.
"Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan pendalaman kajian sehingga pelaksanaan dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan," ujarnya.(yul/hmsprov)
//Foto: Dirjen Ekonomi Pengkaji Bidang Geografi Lemhanas RI Brigjen TNI Asis Wanto (tengah). (yuliawan/humasprov kaltim).
25 Februari 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
03 Juni 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
14 Januari 2020 Jam 11:53:27
Perhubungan
05 Februari 2021 Jam 23:10:42
Perhubungan
29 Juni 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
03 Juni 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
28 Januari 2018 Jam 19:10:13
Pendidikan
29 November 2017 Jam 09:06:02
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
29 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
30 Januari 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian