SAMARINDA - Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana-sarana penunjang lainnya di Kaltim masih menjadi prioritas dalam kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy mengingat Kaltim perkembangan ekonomi yang tumbuh sangat pesat. Walau demikian bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk sejumlah pembangunan infrastruktur yang memang menjadi kewenangannya tersebut maih sangat kecil.
Demikian dikatakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H. Sa'bani saat menerima tim pengkaji survey dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) di ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (26/6).
"Perhatian dan bantuan dari Pemeritah Pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim masih sangat sedikit. Padahal banyak pekerjaan yang membutuhkan dana dari APBN. Akibatnya banyak proyek jalan, jembatan, pelabuhan dan bandar udara yang penyelesaiannya kalah cepat dengan infrastruktur di Pulau Jawa," ujarnya.
Apalagi, lanjut Sa'bani, pembangunan infrastruktur di perbatasan dengan negara tetangga Malaysia, pembangunanya sangat lambat karena hanya mengandalkan APBD saja.
Pembangunan kawasan perbatasan, ujarnya telah dimulai jauh sebelum proyek Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dicanangakan oleh Pemeritnah Pusat. Untuk itu, Sa'bani meminta tim untuk menyampaikan keluhan, kendala dan obyektivitas pembangunan di Kaltim terutama pembangunan di kawasan perbatasan kepada Presiden.
"Kita mencoba mensingkronkan semua perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah tetapi kita masih tergopoh-gopoh untuk melaksanakan implementasi politik anggaran yang diharapkan oleh masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Dirjen Ekonomi Pengkaji Bidang Geografi Lemhanas RI Brigjen TNI Asis Wanto mengatakan hasil kerja Lemhannas langsung diserahkan kepada Presiden. Salah satu tugas pokoknya adalah penyelenggaraan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang dilakukan oleh Presiden dalam menjamin wibawa dan keutuhan NKRI.
"Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan gambaran sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan pendalaman kajian sehingga pelaksanaan dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan," ujarnya.(yul/hmsprov)
//Foto: Dirjen Ekonomi Pengkaji Bidang Geografi Lemhanas RI Brigjen TNI Asis Wanto (tengah). (yuliawan/humasprov kaltim).
20 Mei 2018 Jam 21:24:38
Perhubungan
11 November 2018 Jam 18:33:09
Perhubungan
12 Desember 2018 Jam 06:52:25
Perhubungan
12 April 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
11 April 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Perhubungan
21 Maret 2023 Jam 18:07:56
Gubernur Kaltim
21 Maret 2023 Jam 18:00:13
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 17:54:22
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:23:52
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
31 Agustus 2021 Jam 21:22:31
Kesehatan
01 September 2022 Jam 08:44:14
Kegiatan Silaturahmi
05 Juni 2019 Jam 17:28:57
Agama
16 Februari 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
08 September 2022 Jam 21:11:11
Ibu Kota Negara