SAMARINDA – Kaltim dengan segala potensi dan berbagai keunggulan kewilayahan serta keberagaman kehidupan masyarakat tidak terlepas dari ancaman nonmiliter. Hal itu diungkapkan Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi pada Seminar Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Lingkungan Pendidikan dan Kerja terhadap Ancaman Nonmiliter di Aula Gedung Serbaguna Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda, Rabu (15/11).
Menurut dia, seluruh komponen dalam masyarakat harus memahami tentang pertahanan dan bela negara terkait persoalan yang serius dihadapi bangsa. Diantaranya, ancaman terhadap wibawa negara karena menghadapi kelemahan sendi-sendi perekonomian nasional serta persoalan toleransi dan krisis kepribadian bangsa. “Kondisi-kondisi itu saat ini bisa menjadi ancaman nonmiliter dan Kaltim perlu mewaspadainya,” kata Rusmadi.
Apalagi lanjutnya, Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa dengan ragam budaya, suku dan agama yang tersebar di puluhan ribu pulau tentu rentan terhadap gangguan keamanan baik ancaman militer maupun non militer. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan terhadap perkembangan serta terjadinya ancaman dalam negara terkait paham radikalisme, terorisme dan narkoba. Kaltim ujarnya, persoalan serius yang dihadapi terkait ekonomi seperti masalah perebutan atau tumpang tindih lahan untuk kegiatan perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
Selain itu, masalah politik dimana Kaltim pada 2018 ini menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) juga pemilihan bupati dan wakil bupati Penajam Paser Utara. "Kita menghindari pesta demokrasi apakah itu pilgub 2018 ataupun pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 itu dengan politik uang dengan pemaksaan kehendak atau tujuan lain yang justru mengkhianati dan menyengsarakan rakyat," ungkapnya. Rusmadi menambahkan sesuai UU Nomor 3 tahun 2002, sistem pertahanan negara adalah tugas pemerintah di luar dari bidang pertahanan untuk memberikan masyarakat rasa aman dari ancaman nonmiliter.
Sementara itu Pejabat Pelaksana Tugas Pokok Kementerian Pertahanan (PPTP Kemhan) Kaltim Brigjen TNI Rukman Ahmad mengemukakan seminar dilaksanakan di seluruh Indonesia. "Kegiatan kerjasama Kemhan dengan pemerintah daerah sebagai tindak lanjut hasil kajian terhadap ancaman nonmiliter. Menghadapi ancaman itu perlu menyiapkan diri setiap warga baik di lingkungan pemerintah, lingkungan kerja maupun pendidikan terlebih generasi muda penerus bangsa," ujar Rukman Ahmad. Kegiatan diikuti 100 peserta dari akademisi (rektor, dosen dan dekan), guru bimbingan konsultasi siswa, pemerintah dan swasta, Korem, BINDa, BNN serta perbankan yang dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto. (yans/sul/ri/humasprov)
01 September 2016 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
01 September 2016 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
24 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
21 Desember 2021 Jam 12:24:34
Pertahanan Keamanan
22 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
15 November 2013 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
26 Agustus 2022 Jam 14:52:23
Lingkungan Hidup
27 Mei 2018 Jam 21:03:40
Perencanaan Pembangunan
27 September 2014 Jam 00:00:00
Kesehatan
20 November 2021 Jam 22:39:56
Korpri
06 Juni 2017 Jam 00:00:00
Peternakan