SAMARINDA – Kaltim dengan segala potensi dan berbagai keunggulan kewilayahan serta keberagaman kehidupan masyarakat tidak terlepas dari ancaman nonmiliter. Hal itu diungkapkan Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi pada Seminar Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Lingkungan Pendidikan dan Kerja terhadap Ancaman Nonmiliter di Aula Gedung Serbaguna Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda, Rabu (15/11).
Menurut dia, seluruh komponen dalam masyarakat harus memahami tentang pertahanan dan bela negara terkait persoalan yang serius dihadapi bangsa. Diantaranya, ancaman terhadap wibawa negara karena menghadapi kelemahan sendi-sendi perekonomian nasional serta persoalan toleransi dan krisis kepribadian bangsa. “Kondisi-kondisi itu saat ini bisa menjadi ancaman nonmiliter dan Kaltim perlu mewaspadainya,” kata Rusmadi.
Apalagi lanjutnya, Indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa dengan ragam budaya, suku dan agama yang tersebar di puluhan ribu pulau tentu rentan terhadap gangguan keamanan baik ancaman militer maupun non militer. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan terhadap perkembangan serta terjadinya ancaman dalam negara terkait paham radikalisme, terorisme dan narkoba. Kaltim ujarnya, persoalan serius yang dihadapi terkait ekonomi seperti masalah perebutan atau tumpang tindih lahan untuk kegiatan perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
Selain itu, masalah politik dimana Kaltim pada 2018 ini menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) juga pemilihan bupati dan wakil bupati Penajam Paser Utara. "Kita menghindari pesta demokrasi apakah itu pilgub 2018 ataupun pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 itu dengan politik uang dengan pemaksaan kehendak atau tujuan lain yang justru mengkhianati dan menyengsarakan rakyat," ungkapnya. Rusmadi menambahkan sesuai UU Nomor 3 tahun 2002, sistem pertahanan negara adalah tugas pemerintah di luar dari bidang pertahanan untuk memberikan masyarakat rasa aman dari ancaman nonmiliter.
Sementara itu Pejabat Pelaksana Tugas Pokok Kementerian Pertahanan (PPTP Kemhan) Kaltim Brigjen TNI Rukman Ahmad mengemukakan seminar dilaksanakan di seluruh Indonesia. "Kegiatan kerjasama Kemhan dengan pemerintah daerah sebagai tindak lanjut hasil kajian terhadap ancaman nonmiliter. Menghadapi ancaman itu perlu menyiapkan diri setiap warga baik di lingkungan pemerintah, lingkungan kerja maupun pendidikan terlebih generasi muda penerus bangsa," ujar Rukman Ahmad. Kegiatan diikuti 100 peserta dari akademisi (rektor, dosen dan dekan), guru bimbingan konsultasi siswa, pemerintah dan swasta, Korem, BINDa, BNN serta perbankan yang dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto. (yans/sul/ri/humasprov)
04 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
09 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
18 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
31 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
12 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pertahanan Keamanan
23 April 2018 Jam 21:19:05
Pertahanan Keamanan
21 Juni 2022 Jam 22:03:32
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:59:00
Gubernur Kaltim
21 Juni 2022 Jam 21:55:43
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21 Juni 2022 Jam 21:52:04
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:36:40
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
04 Juli 2014 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
25 November 2015 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
10 Februari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
23 November 2015 Jam 00:00:00
Pendidikan
15 November 2017 Jam 09:05:42
Sosialisasi Masyarakat