SAMARINDA - Provinsi Kaltim kembali dipercaya menjadi tuan Rumah penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXX Tahun 2024. Penunjukan Kaltim itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Penetapan Provinsi Kaltim Sebagai Tempat Penyelenggara MTQ Tingkat Nasional XXX Tahun 2024.
SK Menteri Agama tersebut diserahkan langsung Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag Republik Indonesia Dr H Ahmad Zayadi dan diterima Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Dra Sri Wahyuni dan disaksikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Kaltim HM Syirajudin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim serta Sekretaris LPTQ Kaltim di Ruang Rapat Sekda Provinsi Kaltim, Jumat (28/4/2023).
Sri Wahyuni menegaskan, dengan bukti fisik berupa SK Penetapan Provinsi Kaltim sebagai tempat penyelenggara MTQ Tingkat Nasional XXX Tahun 2024, tentu akan lebih mudah melakukan konsolidasi secara internal, baik pemkab dan pemkot maupun dengan dinas dan lembaga vertikal lainnya.
“Setelah kita mendapatkan SK penetapan tentang Kaltim sebagai tuan rumah MTQ Tingkat Nasional Tahun 2024, maka kita akan tindak lanjuti lagi dengan membentuk panitia daerah. Dan pada daerah nanti akan konsolidasi untuk list kebutuhan yang penyediaan sarana prasarana yang akan dilakukan melalui APBD Provinsi Kaltim dan mana yang akan dilakukan oleh Kemenag,” jelas Sri Wahyuni, usai penyerahan SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Penetapan Provinsi Kaltim Sebagai Tempat Penyelenggara MTQ Tingkat Nasional XXX Tahun 2024.
Terkait kegiatan penyelenggaraan MTQ, lanjut Sri Wahyuni akan disandingkan dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita nanti mencoba merancang dan sudah mengusulkan tadi bahwa opening itu bisa dilakukan di dua tempat antara IKN dengan Balikpapan. Hanya saja karena IKN ini kewenangannya sudah di luar kewenangan Pemprov Kaltim, makanya akan dirancang acara opening nanti terkoneksi secara online itu di Balikpapan Kemudian yang IKN nanti wilayahnya IKN atau dari Kementerian Agama,” tandasnya.
Dalam penyelengggaraan MTQ, kata Sri Wahyuni nanti akan mencoba akan ada kegiatan pengembangan, misalnya Balikpapan dan Samarinda menjadi tuan rumah bersama untuk MTQ. Maka selain kegiatan utama dari MTQ, akan ada pula kegiatan lain yang bisa melibatkan partisipasi masyarakat.
“Misalnya ada pameran UMKM halal, edukasi, seminar tentang halal food. Itu juga bisa kita masukkan di sana mungkin juga bisa dengan kegiatan fashion show dan dan lainnya. Kita bisa gandeng banyak pihak untuk menyukseskan event nasional tersebut,” ujarnya.
Terkait dengan kapan pelaksanaannya, kata Sri Wahyuni, masih menunggu ketetapan dari panitia pusat. Diperkirakan sekitar Agustus, berdekatan dengan pelaksanaan upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024.
“Apakah nanti juga bersamaan dengan itu waktunya? Karena semua perangkat kementerian lembaga dan Presiden itu akan ke IKN. Kita menunggu dari pusat, walaupun demikian kita tetap persiapkan dari sekarang, salah satunya akan segera membentuk panitia daerah,” tegas Sri Wahyuni. (mar/sul/ky/adpimprov kaltim)
12 September 2023 Jam 00:11:58
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Juli 2023 Jam 00:37:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
04 Agustus 2023 Jam 12:14:17
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
12 Mei 2023 Jam 19:53:31
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Juni 2023 Jam 17:31:04
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
09 Agustus 2023 Jam 14:10:57
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
19 September 2023 Jam 18:24:12
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:21:48
Agenda Pemerintah
19 September 2023 Jam 18:19:02
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:16:29
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:13:20
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
26 Juni 2020 Jam 19:46:13
BNN
20 Agustus 2021 Jam 16:10:31
Pemerintahan
29 April 2022 Jam 22:41:22
Informasi dan Komunikasi
21 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Desember 2019 Jam 22:10:38
Informasi dan Komunikasi